MAKASSAR—Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Ahmad Namsum menilai janggal alas hak yang dimiliki Bandung Gorden karena lokasinya merupakan fasilitas umum (fasum) berupa jalanan.
“Itu kan jalanan, jadi tidak bersertifikat jadi kalau ada sertifikat di atasnya pasti salah prosesnya,” ujarnya.
Namsum turut mempertanyakan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang memenangkan gugatan pemilik Toko Bandung Gorden yang beralamat di Pasar Sentral, Jalan HOS Cokroaminoto, Makassar. Menurutnya keputusan PN Makassar janggal.
“Cuma dari sorotan kita, dari pandangan kita ini aneh karena nyata-nyata jalan yang diserobot kenapa bisa dimenangkan penggugat,” tanya Namsum.
Selain itu, Namsum juga menjelaskan bahwa Pemkot Makassar pernah melakukan penertiban pada 2021 lalu. Hasil dari penertiban Pemkot Makassar berhasil memiliki aset tersebut.
Namun, selang beberapa waktu pemilik Toko Bandung Gorden melayangkan gugatan ke PN Makassar sehingga aset tersebut menjadi sengketa.
“Jadi 15 Desember (2021) itu sudah kita lakukan pengembalian fungsi dengan menertibkan semua yang terkait ada di situ dan sekarang ini kan sudah diaspal. Kembali lah fungsinya sebagai jalanan di situ tembus masuk sampai di masjid di belakangnya Akademis,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Pemkot Makassar kalah dalam sengketa lahan melawan pengusaha pemilik Toko Bandung Gorden di PN Makassar. Aset berupa jalan atau fasum di bawah bangunan toko itu terpaksa lepas.
Akhmad Namsum membenarkan pemkot kalah dalam sengketa lahan di PN Makassar. Namun dia mengaku heran mengapa Pemkot Makassar bisa kalah dari warga yang menggugat.
“Ini (putusan) mengagetkan kita, karena banyak fakta-fakta yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Sangat nyata dalam sejarah dan penyaksian semua pihak termasuk dari warga sekitar, bahwa itu adalah jalan untuk umum, yang awalnya dulu digunakan untuk menjual di emper-emper dan lama kelamaan semakin dia bangun setelah berpindah-pindah orang yang memanfaatkan emper jalan itu, dan akhirnya terbangun secara permanen di atas lahan jalan,” tegas Ahmad Namsum, Kamis (24/11/2022).
Menurutnya hal ini akan menjadi preseden buruk dalam upaya mengamankan, mempertahankan dan mengembalikan fungsi lahan, fasum dan fasos. Tapi karena ini adalah putusan maka kita menghargai proses hukum.
Lebih lanjut Ahmad Namsum memastikan Pemkot Makassar melalu Dinas Pertanahan dengan seluruh OPD terkait tetap bertekad secara gigih untuk terus mengamankan, mempertahankan dan mengembalikan fungsi lahan, fasum dan fasos yang diserobot atau diduduki secara tidak benar. (*)
