Beranda » Makassar » Kasubdit Satpam Polsus Polda Sulsel, Ungkap Sejumlah Permasalahan dalam Pembinaan Satpam
Kasubdit Satpam Polsus Polda Sulsel, Ungkap Sejumlah Permasalahan dalam Pembinaan Satpam
Makassar

Kasubdit Satpam Polsus Polda Sulsel, Ungkap Sejumlah Permasalahan dalam Pembinaan Satpam

MAKASSAR, Kasubdit Satpam Polsus, Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulsel, AKBP Drs. Muh. Siswa, mengungkapkan sejumlah permasalahan yang saat ini terjadi dalam pembinaan Satpam di wilayah Polda Sulsel.

Hal itu diungkapkan Muh. Siswa, saat memberikan paparannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ditbinmas Polda Sulsel dengan para Kasat Binmas, Pimpinan BUJP dan Instansi Pengguna Jasa Pengamanan, di Balai Transmigrasi Makassar, Selasa (29/10).

Dari 3 Unsur yaitu Satpam, Organisasi dan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Muh. Siswa merincinya sekurangnya menjadi 11 permasalahan yang perlu disikapi oleh seluruh peserta Rakor yang hadir dari berbagai Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), Instansi Pengguna Jasa Pengamanan dan Kasat Binmas Polres Se Sulsel tersebut.

Dari Unsur Satpam jika ditinjau dari sisi BUJP, Muh. Siswa menyebutkan terdapat 4 permasalahan utama yaitu Pelaporan yang tidak kontinyu, Kompetensi Satpam tidak menjadi perhatian, Perpanjangan KTA tidak dilaporkan secara berkala, Laporan semester belum dilapor oleh sebagaian besar BUJP.

Sedangkan dari sisi Instansi Pengguna Jasa Pengamanan, pada umumnya tidak melaporkan keberadaan tenaga Satpamnya, kepada Polda Sulsel melalui Ditbinmas, sehingga menjadi susah dipantau terkait status dan jumlah Satpam yang bertugas di instansi pengguna Jasa Pengamanan.

Sementara itu jika ditilik dari unsur organisasi, Muh Siswa menganggap Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi), masih belum berjalan maksimal, sedangkan Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) dinilai tak memedomani AD/ART, dimana Ketua Umumnya tidak berdomisili di Makassar, Kepengurusan kurang kompak, dan pengurus cenderung disibukan oleh bisnisnya masing-masing.

Adapun permasalah yang muncul dari unsur SMP diantaranya adalah, belum dipahaminya manfaat dan kegunaan SMP, BUJP dan Instansi belum ada komitmen untuk menerapkannya, serta Kemanan belum dianggap sebagai Investasi. (464Ys)