OPINI—Pandemi yang melanda Indonesia belum terlihat tanda-tanda akan menurun. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai wilayah mengindikasikan bahwa kasus terkonfirmasi positif belum juga surut. Pun, Kota Makassar di akhir Juli terlihat tingkat kenaikan yang signifikan.

Mengapa kebijakan demi kebijakan yang ditempuh penguasa seolah tak memberi titik terang? 

Epidemiolog Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Ansariadi mengatakan bahwa kasus kematian dalam sepekan ini mencapai titik tertinggi yaitu 53 kasus. Sementara kasus kematian dalam sebulan terakhir mencapai 166 kasus atau mencapai 17 persen dari total kematian 83 pekan selama pandemi Covid-19.

Pun kasus harian di Kota Makassar yang menunjukkan tren serupa. Dari data yang dihimpun, kasus mengalami peningkatan 100% dari bulan sebelumnya dan terjadi di hampir semua kelompok usia.

Pada pekan pertama Juli, kasus mingguan tercatat masih 860 kasus, kemudian meningkat pada pekan kedua yakni 1.488 kasus, lalu 1.874 kasus di pekan ketiga. Pertama kali kasus mingguan tertinggi sejak pandemi ditemukan yakni sebanyak 2.255 kasus pada pekan keempat Juli 2021 (sulsel.inews.id, 7/8/2021).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto mengatakan, PPKM Level 4 juga akan diperpanjang di 21 provinsi dengan 45 kabupaten/kota luar Pulau Jawa dan Bali. Hal ini dilakukan karena daerah tersebut masih mengalami lonjakan kasus positif Covid-19 dan Kota Makassar merupakan salah satunya.

Tercatat angka kematian Covid-19 di atas 1.000 pasien dalam sehari selama 18 hari terakhir. Bahkan, Indonesia pernah mencatat angka kematian tertinggi dengan 2.069 pasien dalam sehari (makassar.tribunnews.com, 2/8/2021).

Realita yang ada menunjukkan bahwa penularan Covid-19 masih terus terjadi. Berbagai kebijakan penanganan yang ditempuh seolah tak mampu membendung laju penularan bahkan tingkat kematian yang begitu fantastis. Baik disebabkan karena kurangnya faskes akibat gelombang lonjakan serentak pasien terkonfirmasi positif, maupun pasien yang akhirnya isolasi mandiri di rumah dengan alkes seadanya.

Kebijakan Inkonsisten

Banyaknya kasus kematian akibat virus SARS-CoV-2 ini, membuktikan bahwa sistem yang ada tak mampu menjamin keselamatan jiwa. Berbicara terkait sistem akan melibatkan seluruh aspek dalam kehidupan bernegara suatu bangsa. Bukan saja pure masalah kesehatan, namun juga menyangkut problem ekonomi, sosial, hingga politik suatu bangsa.

Tentu hal ini menjadi bahan evaluasi bagi semua, terkhusus bagi pemegang kebijakan. Tersebab merekalah menjadi penentu berbagai keputusan yang diambil. Jika hari ini distrust rakyat begitu kuat terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka perlu dilihat penyebab semua hal tersebut terjadi.

Flashback di awal masuknya virus ini ke Indonesia dan berbagai rentetan peristiwa pengkhianatan oknum pejabat, sangatlah wajar jika terjadi sikap tak percaya sebagian besar masyarakat. Belum lagi jika menilik paradoks berbagai kebijakan penanganan selama pandemi. Sungguh menyakiti hati rakyat.

Hal ini tak terlepas dari sistem yang diadopsi negeri ini. Sistem sekuler kapitalis meniscayakan kebijakan inkonsisten berlaku demi kepentingan para pemilik modal. Plus pemisahan agama dari kehidupan (sekuler), membuat para “tikus berdasi” tega menjadikan situasi sulit ini bertambah parah dan beragam kecurangan atau ketimpangan lainnya.

Butuh Sistem Mumpuni

Islam memandang kondisi extra ordinary sebagai hal urgen. Pandemi karena adanya penyakit menular juga pernah terjadi pada saat Kekhalifahan Umar bin Khattab. Sebagai seorang muslim, tentu meyakini bahwa ini adalah ketentuan dari Allah Swt. Namun, upaya maksimal dalam meriayah rakyat itulah yang menjadi ranah ikhtiar sebagai manusia selain mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub ilallah).

Penguasa sebagai pihak yang berkewajiban mengurusi urusan rakyat, harus memaksimalkan segala upaya yang ada. Lockdown dalam sistem Islam, benar-benar steril dari arus datang dan pergi. Jika suatu daerah sudah ada yang terjangkiti, maka orang luar tidak boleh memasuki daerah tersebut, begitupun sebaliknya. Dalam kondisi demikian, penguasa berkewajiban memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat per individu.

Lockdown yang dilakukan tidak setengah hati, membuat orang sakit dan sehat  menjadi benar-benar terpisah. Sehingga, orang sakit bisa dirawat semaksimal mungkin dan orang sehat bisa beraktivitas seperti kondisi normal. Jika demikian adanya, maka roda perekonomian tetap akan berputar. Tidak akan terjadi gelombang PHK dan atau karyawan yang dirumahkan, seperti yang terjadi hari ini.

Selain itu, bangunan sistem ekonomi Islam juga sudah terbukti selama 13 Abad jauh dari resesi. Berdasar akidah Islam; tata kelola kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara menjadikan negara tidak tergantung kepada negara lain. Sumber daya alam dikelola negara secara mandiri dan berdaulat. Pos-pos yang ada di kas baitul mal disalurkan secara amanah, tanpa disunat sedikitpun. Beginilah sistem Islam menjadikan rakyatnya bertakwa secara komprehensif

Sejarah kegemilangan sistem Islam dalam menangani wabah sudah terbukti mumpuni. Oleh karena itu, jika Indonesia dan negeri-negeri lainnya ingin keluar dari karut marutnya sistem kehidupan akibat pandemi maupun akibat pengabaian aturan Ilahi lainnya, maka saatnya mengambil sistem Islam untuk diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Agar kemajuan yang terlihat di sebagian negeri-negeri di dunia ini bukan hanya kamuflase. Namun, benar-benar tercipta sebuah peradaban gemilang dengan keberkahan dari Sang Pencipta alam raya.
Wallahualam bish Showab.

Penulis: Dr. Suryani Syahrir, ST, MT  (Dosen dan Pemerhati Sosial)

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.