OPINI—Stunting masih menjadi momok di Indonesia karena masih diatas standar WHO yakni 20 persen. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tingkat nasional, tahun 2021 angka stunting secara nasional turun sebesar 3,3 persen pertahun, yakni dari 27,7 persen pada 2019 menjadi 24,4 persen pada 2021.
Pemerintah pusat sendiri mengharapkan angka stunting tahun 2024 diangka 14 persen. Stunting masih menjadi fokus pemerintah karena stunting merupakan cerminan masa depan Indonesia, ini mengindikasikan kasus stunting di Indonesia masing genting dan penting menjadi perhatian.
Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah, baik tingkat nasional maupun daerah, sektor swasta, akademisi dan masyarakat umum. Lantas bagaimana kita mengambil peran atas masalah ini?
Masalah Stunting
Outreach Coordinator 1000 Days Fund, Valerie Krisni mengatakan stunting bukan kerdil, stunting adalah gagal tumbuh, sedangkan kerdil lebih kepada faktor biologis. Sedangkan Indonesia Healthcare Forum, Dr. dr. Supriyantoro, Sp. P, MARS mengatakan stunting adalah masalah kurang gizi dan nutrisi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih pendek dari standar anak seusianya.
Data dari Food and Agriculture Organizations of the United Nations (FAO) mengenai tinggi badan anak ideal dari berbagai negara menunjukkan bahwa rata-rata tinggi badan anak di Indonesia adalah untuk anak Laki-laki 1, 5, 10, dan 15 tahun masing-masing adalah 71,7; 102,0; 127,7; dan 155,2 cm. Sedangkan untuk anak Perempuan 69,8; 101,1; 127,5; dan 150,5.
Kasus stunting atau kegagalan tumbuh kembang anak adalah akibat malnutrisi kronis dan cenderung mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitifnya sehingga berakibat pada tingkat kecerdasan serta mudah terserang penyakit. Saat ini Indonesia menjadi Negara dengan angka stunting tertinggi ke-2 di kawasan Asia Tenggara dan ke-5 di dunia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebud ayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan untuk menurunkan stunting sesuai target dari Presiden diperlukan kerja ekstra keras Forum Nasional Stunting yang dilaksanakan tanggal 14/12/2021 oleh BKKBN di Energy Building SCBD.
Untuk provinsi Sulawesi Selatan telah mencanangkan Program Stop Stunting tahun 2022 dan ikut digalakkan di 24 kabupaten/kota yang ada.
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan tahun 2022 pemerintah akan fokus penurunan stunting di 24 kabupaten/kota di Sulsel. Terdapat 240 desa dengan angka stunting yang tinggi yang akan didampingi oleh tenaga pendamping gizi yang dilibatkan dalam Aksi Stop Stunting.
Para pendamping gizi ini bertugas untuk melakukan pendampingan gizi kepada keluarga pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dengan memberikan paket intervensi gizi pada anak dan Ibu hamil meliputi Program Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) termasuk ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dan menyusui hingga anak berusia 2 tahun serta mensosialisasikan perubahan perilaku pengasuhan kehamilan agar tidak melahirkan anak dengan kondisi stunting.
Merangkai Solusi
Persoalan stunting masih menjadi problem yang tak akan pernah selesai apabila paradigmnya tidak dibangun secara sistemik. Solusinya bukan hanya diserahkan kepada orangtua semata namun bagaimana pemerintah memberikan support sistem mulai dari pembentukan keluarga sampai anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta terpenuhi segala kebutuhan gizinya.
Basis target awal solusi persoalan stunting dijakannya pendidikan pranikah dan pengelolaan keluarga berjalan dengan baik agar calon orang tua baru mengerti dan memahami persoalan-persoalan penting dalam masalah kesehatan dan tentunya hak dan kewajiban suami dan istri.
Dalam kondisi masyarakat sekarang pendidikan tinggi saja tidak bisa menjamin para orang tua memahami masalah kesehatan seperti stunting. Begitupun pelaksanaan tatakelola keluarga yang sudah banyak terdampak pada kehidupan sekuleristik yang memisahkan agama dengan kehidupan.
Kehidupan sekuler telah menjadikan banyak keluarga Indonesia tidak paham lagi bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga.
Kehidupan sekuler telah membuat keluarga sekarang keluar dari jalur fitrahnya. Sehingga bukan hanya peroalan kehidupan keluarga, pemenuhan kebutuhan fisik untuk pemenuhan gizi dan kecukupan pangan menjadi masalah besar sekarang ini.
Oleh karena itu pemerintah harus ambil bagian secara serius terhadap masalah ini. Pemerintah harus memikirkan dan membuat kebijakan paripurna mulai dari penyediaan dana dan pembiayaan yang tidak sedikit sampai pendistribusian kebutuhan pangan untuk pemenuhan gizi ke masyarakat yang terdampak stunting.
Untuk penyediaan dana dan pembiayaan kesehatan jangan sampai pengelolaan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat terabaikan dan tergadaikan padahal mereka membutuhkan pangan untuk gizi seimbang secara berkualitas.
Indonesia juga memiliki lahan pertanian subur yang sangat cocok untuk pertanian. pemerintah harusnya fokus pada peningkatan produksi pertanian dan pangan disertai dengan riset.
Akurasi data untuk ketersediaan dan distribusi pangan agar tepat sasaran harus dimiliki oleh pemerintah. Selanjutnya harus ada jaminan jalur distribusi pangan bisa betul-betul sampai ke individu-individu masyarakat.
Apa jadinya negeri kita jika yang tengah menyambut era bonus demografi 2030 ternyata terancam stunting?, bagaimana mereka hendak membangun negeri?, semoga kita semua bisa mengambil bagian dalam merangkai solusi. (*)
Penulis
dr. Airah Amir (Dokter dan Pemerhati Kesehatan Masyarakat)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
