JAKARTA—Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengubah pola pelatihan pembentukan pejabat fungsional ketenagakerjaan dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (competency-based training).
Skema baru ini memadukan pembelajaran daring, praktik lapangan, dan on the job training agar aparatur memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik dan dunia kerja.
Perubahan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi saat membuka Sosialisasi Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan secara virtual, Selasa (14/7/2026).
Pejabat fungsional yang mengikuti pola baru ini meliputi Pengawas Ketenagakerjaan, Instruktur, Mediator Hubungan Industrial, Pengantar Kerja, dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“Pejabat fungsional ketenagakerjaan merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat. Kualitas pelayanan di bidang pengawasan, mediasi hubungan industrial, penempatan kerja, pelatihan vokasi, hingga pembinaan K3 sangat ditentukan oleh kompetensi mereka,” ujar Cris.
Dalam pola pelatihan yang baru, Kemnaker menerapkan metode Massive Open Online Course (MOOC). Sistem pembelajaran daring ini memungkinkan peserta mempelajari materi konseptual secara mandiri, sedangkan sesi tatap muka difokuskan pada praktik, studi kasus, simulasi, dan penguatan kompetensi.
“Proses belajar juga diperkuat melalui on the job training atau pembelajaran langsung di unit kerja masing-masing agar kompetensi yang diperoleh dapat langsung diterapkan dalam pelaksanaan tugas,” kata Cris.
Ia menegaskan perubahan durasi pelatihan tidak akan menurunkan standar kompetensi. Sebaliknya, pendekatan tersebut disusun agar proses pembelajaran lebih efektif dan efisien serta menghasilkan aparatur yang siap memberikan pelayanan publik.
Transformasi pelatihan ini juga masuk dalam pengembangan Kemnaker Corporate University sebagai sistem pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
Program tersebut disiapkan di tengah tingginya kebutuhan pelatihan yang tercermin dari sekitar 2.600 usulan calon peserta dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Pelatihan kini bukan lagi sekadar kegiatan di ruang kelas, melainkan pembelajaran berkelanjutan yang terintegrasi dengan lingkungan kerja. Keberhasilannya bergantung pada komitmen peserta, dukungan pimpinan, serta peran mentor dalam mendampingi peserta,” ujar Cris. (*)
