MAKASSAR—Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar, Akhmad Namsum S.Ag, MM didampingi Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN BKPSDMD Makassar, Muh Ilham Rasul menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), di Jakarta, Selasa (03/10/2023).
Menurut Akhmad, Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya saat membuka kegiatan, di hadapan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negara, menyampaikan pencapaian karier politiknya pernah menjadi walikota, gubernur, hingga presiden. Jokowi menilai tak ada presiden lain yang memiliki rekam jejak sama seperti dirinya.
Jokowi bercerita pernah menjadi wali kota selama dua periode di Solo, Jawa Tengah. Lalu ia pernah menjabat sekali sebagai Gubernur di DKI Jakarta meskipun tak selesai karena keburu ikut Pilpres 2014. Lalu, terkini ia menjadi presiden selama dua periode yakni 2014-2019 dan 2019-2024.
“Tidak ada presiden seperti itu, dari bawah. Wali kota dua kali, gubernur, presiden dua kali. Jadi, saya nyelami betul, mengerti betul situasi di lapangan seperti apa,” ucap Akhmad Namsum menirukan ucapan Presiden Jokowi.
Masih menurut Akmad, Jokowi mengatakan selama menjadi pemimpin itu dirinya menemui banyak kebiasaan di pemerintahan yang harus diubah seperti penggunaan anggaran tanpa prioritas.
“Menurutnya, ASN terlalu banyak membuat program. Hal itu, membuat anggaran terecer dan tidak efektif,” tutur Akhmad Namsung.
Mantan Kadis Pertanahan Kota Makassar ini menegaskan, bahwa Presiden Jokowi meminta anggaran jangan diecer-ecer ke dinas-dinas, buat program 1, 2, 3 program cukup, tetapi gol, dan meminta hal itu disampaikan juga ke DPRD.
Menurut Akhmad saat itu Jokowi juga mengaku pernah menemukan lembaga yang membagi rata penambahan anggaran. Oleh karena itu, Jokowi tak ingin hal itu terjadi karena banyak prioritas pembangunan yang harus dikejar.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga mendorong ASN menjadi mesin yang membuat pembangunan Indonesia melaju cepat. Menurutnya para ASN harus kerja cepat, efisien, dan menjawab berbagai tantangan global demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Zudan Arif Fakhruloh, Wakil Ketua Umum KORPRI Bima Haria Wibisana, Sekjen KORPRI yang juga Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, dan para anggota KORPRI provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (*/4dv)
