MAKASSAR – Kegiatan penataran manajemen penanggulangan bencana antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Pemprov Sulsel dan Forum Komunikasi Daerah (Forkompinda) pertama kali dilakukan di Pemprov Sulsel.
Kepala BNPB RI, Letjen Doni Monardo mengatakan kerugian disebabkan bencana alam pada tahun 2019 lalu mencapai Rp81,8 triliun. Sedangkan tahun 2020 ini, sejak Minggu pertama dan kedua Januari sudah tercatat sebanyak 455 bencana alam yang melanda Indonesia, termasuk di Sulsel sendiri.
“Data ini memberikan kita gambaran akan kerugian yang disebabkan oleh bencana alam yang tidak kita inginkan tapi harus tetap diwaspadai,” ungkap Doni.
Doni menjelaskan, bagaimana cara dan upaya untuk mengatasi bencana alam yang terus menerjang hampir semua wilayah di Indonesia, termasuk di Sulsel sendiri.
“Tanpa kolaborasi sangat sulit untuk kita hadapi bencana alam. Jadi dibutuhkan kolaborasi seperti ini baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten bahkan sampai level paling bawah seperti RT dan RW,” jelas Doni Monardo, di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Senin (10/2/2020).
Doni Monardo berharap Pemprov Sulsel dibawah kepemimpinan Prof Nurdin Abdullah ini membangun kerjasama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar untuk melakukan pengkajian lebih dalam mengenai penyebab dan bagaimana mengatasi bencana alam di Sulsel.
“Kami mendorong pemerintah provinsi Pemprov Sulsel, bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar untuk melakukan kajian bagaimana mitigasi untuk menghadapi bencana alam seperti gempa bumi dan lainnya,” kata Doni Monardo.
Senada, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menyampaikan, kegiatan penataran manajemen bencana ini merupakan hal yang pertama kali dilakukan di Pemprov Sulsel.
“Alhamdulillah kita melakukan kegiatan penataran manajemen penanggulangan bencana, kalau nggak salah ini yang pertama di Sulawesi Selatan,” kata Gubernur inovatif ini.
Nurdin Abdullah memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini, karena merupakan upaya untuk menghadapi bencana alam yang kerap menerjang daerah-daerah di Sulsel. Dimana tahun 2019 lalu 11 daerah dilanda banjir, longsor dan angin kencang bahkan merenggut nyawa puluhan korban.
“Nah kalau kita mau melihat lebih besar kerugian yang dialami ketimbang keuntungan dari hasil menanam jagung. Infrastruktur hancur, rumah rusak, barang-barang rusak,” jelasnya.
Pada kesempatan ini juga Nurdin Abdullah, menyampaikan agar kedepan koordinasi antara Polres, Dandim dan Pemerintah kabupaten kota untuk sama-sama menghadapi tantangan bencana alam.
“Saya setiap kunjungan ke daerah saya menyempatkan bertemu dengan masyarakat petani, saya mengajak Polres, Dandim dan semuanya untuk menjaga alam dan hutan kita,” jelasnya.
Sementara, itu Anggota Komisi 8 DPR RI Fraksi PDIP, Samsu Niang mengaku, sangat bersyukur bisa ikut terlibat untuk memperhatikan masyarakyat Sulsel lewat pertemuan ini.
“Saya bersyukur bisa melakukan penataran bencana dan ini baru pertama kali di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berkat izin dari bapak Gubernur Sulsel,” kata Samsu Niang.
Samsu Niang mengaku, anggaran untuk mengatasi bencana alam di Indonesia sangat minim dengan nominal sebesar Rp 4 triliun. “Tentu ini sangat minim, tapi saya berharap tidak bertambah karena itu akan bertambah juga bencananya,” jelasnya.
Kegiatan penataran manajemen bencana ini di ikuti Gubernur Sulsel, Prof H M Nurdin Abdullah, Kepala BNPB RI, Letjen Doni Monardo, Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Sumangerukka, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mas Guntur Laupe.
Sekda Pemprov Sulsel Abdul Hayat Gani, Anggota Komisi 8 DPR RI, Samsu Niang, Kepala BIN Sulsel, Brigjen TNI Wing Handoko, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika beserta seluruh Bupati dan Walikota se-Sulsel. (*)
