Advertisement - Scroll ke atas
  • Bapenda Makassar
  • Selama Tahun Baru 2025
  • Universitas Diponegoro
  • Media Sulsel
Nasional

Ketua DPRD & Wali Kota Makassar Hadiri Penyampaian LHP LKPP-IHPS II TA 2023 BPK RI ke Presiden Jokowi

277
×

Ketua DPRD & Wali Kota Makassar Hadiri Penyampaian LHP LKPP-IHPS II TA 2023 BPK RI ke Presiden Jokowi

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD & Wali Kota Makassar Hadiri Penyampaian LHP LKPP-IHPS II TA 2023 BPK RI ke Presiden Jokowi
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024).
  • Pemprov Sulsel
  • PDAM Makassar

JAKARTA—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024).

Kegiatan ini dihadiri Presiden Ir Joko Widodo, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri dan Kabinet Indonesia Maju, serta seluruh Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Advertisement
Scroll untuk melanjutkan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengusung tema ‘Menguatkan Pondasi Keuangan NegaraMenuju Indonesia Emas 2045’. Penyampaian LHP LKPP dan IHPS II TA 2023 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Isma Yatun kepada Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.

“Juga saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam Laporan Keuangan Pemerintah tahun ini,” kata Presiden Jokowi mengapresiasi dalam sambutannya.

Meski begitu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa predikat WTP bukan sebuah prestasi melainkan kewajiban pemerintah pusat dan daerah di dalam mengelola APBN dan juga APBD.

“Ini adalah kewajiban menjalankan APBN/APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggung jawabkan secara baik pula,” tuturnya.

Di hadapan seluruh menteri dan kepala daerah, Presiden Jokowi menjelaskan tentang kondisi global yang sedang bergejolak. Ekonomi global tumbuh melambat yang tahun ini diperkirakan 3,2%.

“Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5%. Kita tahu di kuartal pertama tahun ini ekonomi kita tumbuh 5,11%, inflasi kita tetap terjaga,” ungkapnya.

Kondisi ini dikarenakan Bank Indonesia bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) rutin bertemu dengan kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah.

Juga pelaksanaan pemilu yang berjalan dengan baik. Sehingga kondisi ini menjadi modal dasar di dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Meski begitu, Presiden Jokowi juga mendorong jajarannya agar lincah, cepat, dan taktis untuk bisa kompetitif dengan negara lain.

“Kita harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang” tuturnya.

Dikatahui, Makassar di bawah kepemimpinan Danny Pomanto berhasil mengembalikan dan mempertahankan predikat WTP selama tiga tahun berturut-turut selama periode kedua.

Yakni WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023. Di mana sebelumnya, Pemkot Makassar hanya meraih WDP atas LKPD TA 2020.

Sejalan dengan penjelasan Presiden Jokowi, Wali Kota Danny Pomanto mengatakan ekonomi Kota Makassar tumbuh positif di tengah tantangan global. Yakni 5,31% di tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional 5,05% dan Sulsel 4,51%. (*/4dv)

error: Content is protected !!