Ketua HKTI Sulsel: Jika ngotot impor beras, maka gabah petani tidak akan terserap

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Sulawesi Selatan, Lutfi Halide
Lutfi Halide, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Sulawesi Selatan.

MAKASSAR—Rencana kebijakan impor beras oleh pemerintah pusat ditolak oleh petani di Sulawesi Selatan. Mereka protes sebab sejumlah daerah akan memasuki musim panen.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Sulawesi Selatan, Lutfi Halide mengatakan pemerintah harus memperhatikan nasib petani ke depan. Jika ngotot mengimpor beras, maka gabah petani tidak akan terserap.

Apalagi selama ini, kata Lutfi, perekonomian Sulsel bertumpuh ke pertanian. Pendapatan terbesar masyarakatnya lewat pertanian sektor padi.

“Khusus Sulsel tidak pernah kehabisan beras bahkan disuplai ke daerah lain. Ini harus kami sikapi. Kami tegas menolak (impor beras). Kalau toh ada impor, jangan sampai masuk ke Sulsel,” ungkap Wakil Bupati Soppeng ini, Rabu, 7 Desember 2022.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, kata Lutfi, Sulawesi Selatan punya lahan panen seluas 1,4 juta hektar. Dari luasan itu menghasilkan 5,3 juta kg gabah kering giling.

Jika gabah itu dikonversi, maka menghasilkan 3,6 juta kg beras. Sementara, kebutuhan beras warga Sulsel hanya 1 juta kg lebih.

Berita Lainnya

“Ada surplus 2,08 kg juta ton. Ini data BPS, loh. Daerah di Sulsel ini kita tiada hari tanpa panen. Beberapa daerah sedang panen dan akan panen awal tahun,” jelasnya.

Ia menambahkan HKTI menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi untuk menyikapi rencana tersebut. Pihaknya akan menyurat ke pemerintah pusat agar mengambil beras dari Sulsel.

Hal yang sama diungkapkan Pakar Pertanian Unhas, Abdul Haris. Menurutnya, tak ada alasan bagi pemerintah untuk mengimpor beras.

Lihat Juga:  Pembodohan Impor Beras

Menurutnya, data Bulog disebut menipis karena petani enggan menjual gabahnya. Penyebabnya karena Bulog selalu membeli di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

“Gabah di masyarakat ini menumpuk di gudang. Mereka tidak mau jual ke Bulog karena dibeli dengan harga yang sangat murah. Petani lebih pilih menjual gabah dan berasnya ke pihak swasta,” kata Haris.

Menurut Haris, pemerintah sebaiknya merevisi HPP. Pasalnya, harga saat ini beserta persyaratan penyerapan Bulog yang cukup ketat membuat petani lebih memilih menjual ke tengkulak dibanding kepada Bulog.

“Sulsel bahkan kesulitan memasarkan beras. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada rencana impor. Padahal sejumlah daerah di Indonesia ini kita surplus besar,” sebutnya.

Diketahui, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan sudah memberikan izin impor beras 500 ribu ton. Alasannya karena stok cadangan beras di Perum Bulog menipis.

Kata Zulkifli, Kementerian Pertanian sebelumnya sudah diberi batas waktu untuk memasok cadangan beras pemerintah ke Perum Bulog. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, Kementan tidak bisa memenuhi.

“Saya diminta mendampingi Mentan membeli beras itu. Enam hari kerja belum dapat. Ditambah lagi, enam hari kerja belum dapat. Stok kita lama-lama menipis,” ujar Zulkifli, Rabu, 7 Desember 2022.

Ketua umum PAN itu mengaku sebenarnya sudah menolak wacana impor. Sebab, data yang disampaikan Kementan, Indonesia surplus beras.

Namun, saat stok itu ditanyakan oleh Presiden Jokowi di rapat terbatas, ternyata berasnya tidak ada.

“Di ratas, pak Presiden tanya, ‘berasnya mana?’, agar dibeli. Karena harus operasi pasar, stoknya sedikit lagi,” kata Zulhas. (*)

Berita terkait