Beranda » Opini » Mencari Solusi Tuntas Atas Krisis Impor yang Mengancam Negara
Mencari Solusi Tuntas Atas Krisis Impor yang Mengancam Negara
Opini

Mencari Solusi Tuntas Atas Krisis Impor yang Mengancam Negara

OPINI – Belum lama setelah pemberitaan impor kebutuhan pokok seperti beras, jagung, gula tebu dan garam, kini ramai diberitakan perihal impor cangkul di Indonesia yang semakin menambah daftar panjang bukti kronisnya penyakit impor di negeri ini.

Bukan hanya impor cangkul, Pabrik semen Tiongkok di Indonesia terindikasi melakukan aksi banting harga (predatory pricing) sehingga harga semen lokal kalah saing dan membuat pabrik lokal berpotensi bangkrut (katadata.co.id, 30/08).

Baja pun tidak luput dari kegiatan impor, penetrasi produk-produk baja impor masih mendominasi pasar Indonesia, volume impor cukup tinggi dengan pangsa pasar mencapai 50,3% (cnbcindonesia.com, 04/09).

Berbagai kebutuhan masyarakat kini pasarnya dikuasai oleh negara lain. Barang-barang yang remeh temehpun negara ini masih mengimpor, seperti palu, tang, peniti, jarum, gunting kuku bahkan korek kuping dan jika kita perhatikan hampir semuanya adalah made in China.

Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor Indonesia pada Juli 2019 mengalami peningkatan sebesar 34,96% menjadi 15,51 miliar dollar AS.

Adapun tiga negara yang menjadi pemasok barang terbesar selama Januari-Juli 2019 adalah China di posisi pertama diikuti Jepang dan Thailand.

Impor Tidak akan Selesai dengan Kebijakan Neoliberal

Sistem ekonomi kerakyatan yang selalu menjadi jargon pemerintah saat ini adalah sistem ekonomi tradisional yang menjadi basis masyarakat lokal dalam mempertahankan hidupnya.

Dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah, definisi ini berdasarkan konvensi ILO 169 tahun 1989.

Namun, jargon ekonomi kerakyatan ini terbantahkan oleh fakta implementatif berjalannya ekonomi neoliberal di negeri ini.

Bagaimana tidak, masyarakat sudah banyak yang menghasilkan produk dalam negeri tetapi impor berbagai macam barang masih dilakukan bahkan setiap tahun meningkat, sehingga produk hasil tangan masyarakat lokalpun kalah saing dan tersingkirkan.

Lingkungan dan tanah negeri ini pun sulit dikelola oleh masyarakat, karena sebagian besar dikuasai oleh asing.

Hal semacam itu memang telah menjadi sebuah kewajaran dalam sistem hari ini, di mana ekonomi neoliberalisme yang diterapkan mengacu pada filosofi ekonomi politik akhir abad 20 yang prinsip dasarnya adalah menolak intervensi pemerintah dalam ekonomi.

Liberalisasi perdagangan hanya akan mengikis semangat ekonomi kerakyatan, terutama apabila kita flashback pada tujuan utama WTO terhadap liberalisasi perdagangan, yaitu penghapusan segala hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi baik berupa proteksi dan subsidi.

Dengan demikian barang-barang impor semakin mudah masuk ke dalam negeri dan menguasai pasar. Rezim penguasa di negara berkembang sebagai fasilitator diterimanya berbagai bentuk persetujuan perdagangan bebas.

Ekonomi neoliberal memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas. Abdul Qadim Zallum dalam bukunya Al-Hamlah Al-Amirikiyyah Li Al-Qadha ‘Ala-Islam menyatakan bahwa tujuan utama liberalisasi perdagangan tidak lain agar negara berkembang membuka pasar mereka terhadap negara maju.

Membuka pasar artinya membuka keran impor lebar-lebar. Akibatnya negara berkembang terus menjadi konsumen dan tergantung kepada negara industri sehingga negara berkembang sulit membangun fondasi ekonomi yang tangguh.

Masalah impor tidak akan pernah tuntas dengan kebijakan neoliberal, jauh panggang dari api, liberalisasi ekonomi hanya dijadikan alat untuk menjajah ekonomi negara lain.

Peran negara dipangkas sedemikian rupa, negara bekerja bak perusahaan yang berorientasi pada profit. Jangankan menyelesaikan masalah impor, zero hunger dalam sistem hari ini saja masih angan-angan.

Solusi Tuntas Islam dengan Sistem Ekonominya

Menjadi negara yang mandiri sangat mustahil terwujud dalam sistem ekonomi neoliberal ini. Berbeda dengan sistem Islam, selama berkuasa kurang lebih 1300 tahun, daulah Islam menjadi negara yang mandiri, berhasil meratakan kesejahteraan, adil, dan stabil. Hal ini karena ekonomi syariah bebas dari kepentingan manusia.

Ustazah Nida Sa’adah dalam sebuah forum diskusi dengan judul Nasib Ekonomi Indonesia dalam Cengkeraman Neoliberalisme menjelaskan bahwa ekonomi syariah bukan hanya bermakna pengaturan financing dan semacamnya.

Tapi berupa pengaturan makro dan mikro ekonomi yang mengacu kepada syariat Islam. Dalam makro ekonomi, akan diatur sistem moneter, sistem keuangan negara, sistem fiskal yang digali dari aturan Alquran dan Assunnah.

Dalam mikro ekonomi, akan diatur aktivitas muamalah perseorangan dan perseroan yang mengacu pada syariat Islam.

Dengan mekanisme tersebut, daulah Islam di era dulu tumbuh menjadi negara yang mandiri, kukuh dan terdepan perekonomiannya. Tanpa memanipulasi dan menjarah kekayaan alam negara lain.

Adapun perjanjian luar negeri dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan, menurut Taqiyuddin An Nabhani, secara umum hukumnya mubah karena masuk dalam kategori hukum ijarah, bai’, dan sharf.

Itu pun dengan memperhatikan status politik negara luar tersebut, tidak memusuhi dan memerangi Islam dan kaum muslimin.

Dan jika di dalam klausul perjanjian mengandung hal yang bertentangan dengan syariat Islam maka tidak boleh ditindaklanjuti.

Misal mengekspor komoditas yang vital bagi negara, memperkuat negara lain, atau mengakibatkan kerugian industri dalam negeri dan yang semisal dengan itu.

Maka jelas bahwa bertahan pada sistem ekonomi sekuler hanya akan makin memperpanjang penderitaan rakyat negeri ini.

Sudah seharusnya negara punya kekuatan dalam mengatasi impor. Dalam Islam, negara berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai pelayan dan pengayom umat, melawan tekanan dari pihak asing dengan mewujudkan wibawa, sehingga tidak menjadi sasaran empuk dalam menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan Islam.