Beranda » Makassar » Ketua Persakmi Wilayah IV Nilai Kemenkes Kembali Diskriminasikan SKM
Ketua Persakmi Wilayah IV Nilai Kemenkes Kembali Diskriminasikan SKM
Makassar

Ketua Persakmi Wilayah IV Nilai Kemenkes Kembali Diskriminasikan SKM

MAKASSAR, Ketua Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Wilayah IV meliputi Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua, Prof. Sukri Palutturi, PhD, menilai Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, kembali melakukan diskriminasi terhadap para Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) Seluruh Indonesia.

Kepada mediasulsel.com melalui sambungan telepon, Sabtu (17/10) Prof. Sukri yang juga merupakan guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas mengatakan, bahwa Salah bentuk diskriminasi yang dilakukan, adalah berkaitan dengan pelatihan surveior bidang administrasi manajemen yang mensyaratkan mereka adalah tenaga kesehatan yang berpendidikan dokter atau dokter gigi sebagaimana ditandatangani Ketua Eksekutif, drg. Tini Suryanti Suhandi, M. Kes. tertanggal 14 November 2018.

“Syarat yang ditetapkan Menkes untuk calon peserta Pelatihan Surveior tahun 2018 Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, itu terlalu tendensius dan mematikan profesi kesehatan lainnya,” tegas Prof. Sukri.

Hal itu lanjut Prof. Sukri yang juga merupakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FKM Unhas dikarenakan Calon peserta disyaratkan berpendidikan dokter atau dokter gigi, padahal bidang administrasi manajemen merupakan bidang yang digeluti para SKM.

“Administrasi dan management kesehatan itu merupakan salah satu kompetensi yang dimiliki para SKM, khususnya mereka yang mengambil departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan,“ tegasnya lagi

Sementara itu lanjutnya, bidang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), merupakan bidang yang digeluti oleh para Sarjana Kesehatan Masyarakat dalam proses pendidikannya, Selama masa pendidikan S1, mereka ditempa dengan mata kuliah dan proses pembelajaran 100 persen berorientasi pada UKM.

“Karena itu kami berharap, agar syarat calon peserta Pelatihan Surveior terutama untuk bidang administrasi manajemen dan UKM ditinjau kembali dan memberikan kesempatan bagi para Sarjana Kesehatan Masyarakat,” tutupnya. (*/464ys)

Topik