MAKASSAR – Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto mengunjungi Kantor Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) dua hari berturut-turut Kamis & Jumat 8 – 9 Februari 2018 guna mengkoordinasikan dan mencari solusi atas kondisi Pemerintah kota (Pemkot) Makassar saat ini.
Meminta solusi, Walikota Danny masih berjuang mempertahankan hak – hak pegawai dengan menunggu kejelasan dari pihak kementerian terkait. Kejelasan tersebut sekaitan dengan proses pencairan gaji ribuan tenaga honorer dan ataukah penunjukan pelaksana harian (Plh) pengganti posisi sementara Erwin Haija.
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Soni Sumarsono berjanji mencarikan solusi yang tepat dan cepat mengatasi polemik yang terjadi di Pemerintah Kota Makassar. Menurut mantan Plt. Gubernur DKI Jakarta ini, Kemendagri akan berkoordinasi bersama dengan pejabat kementerian lainnya mencari solusi agar honor seluruh pegawai lingkup Pemkot Makassar segera dicairkan.
“Ini bukan sekedar ganti mengganti namun ada hal strategis lain yakni mengisi posisi Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah beserta Bendahara Keuangan Daerah yang membutuhkan otorisasi di Kementerian Keuangan untuk mencairkan Dana Pemerintah itu yang sangat sulit,” tegas Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono .
Atas kondisi ini, Wali Kota Danny terus menghimbau kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap fokus bekerja, utamanya dalam melayani masyarakat. Kondisi saat ini bukan menjadi hambatan untuk pemerintah kota dalam melayani masyarakat.
“Pelayanan publik tetap harus berjalan, kan pemerintah adalah pelayan masyarakat,” ucapnya. (alf/shar)
