KontraS: Pergantian Kapolri Harus Jadi Momen Perbaikan di Tubuh Kepolisian
Presiden Joko Widodo (kanan) melantik Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kiri) sebagai Kapolri baru di Istana Presiden Jakarta, 27 Januari 2021. (Foto: Biro Setpres/AFP)

JAKARTA—Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyusun catatan kritis atas situasi keamanan selama satu tahun terakhir yang dapat menjadi pembelajaran maupun pekerjaan rumah bagi Kapolri berikutnya.

“Catatan ini kami susun menggunakan kerangka HAM guna mengukur sejauh mana institusi kepolisian mampu menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia,” ungkap Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, dalam siaran persnya seperti dikutip voa di Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Pertama, kata Fatia pihak kepolisian masih menggunakan diskresi secara sewenang-wenang. Keleluasaan Polri untuk mengeluarkan diskresi tidak digunakan dengan baik untuk mengisi kekosongan hukum. Terlebih lagi, kewenangan penggunaan diskresi tidak diikutsertakan dengan parameter yang terukur.

Lanjutnya, pihak kepolisian dinilai masih pasif dalam menanggapi pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian. KontraS mencatat, angka kekerasan oleh aparat kepolisian tidak berkurang dan selalu berulang setiap tahunnya. Pembiaran terhadap kekerasan tersebut juga dilegitimasi dengan minimnya mekanisme pengawasan, baik secara internal maupun eksternal.

Selain itu, menurut KontraS pendekatan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani aksi massa mengalami kemunduran dalam aspek penghormatan hak atas kebebasan bereksresi. Bentuk-bentuk pemberangusan kerap terjadi pada saat sebelum, saat, sampai sesudah adanya aksi massa.

“Cara-cara seperti manajemen media untuk membangun narasi penolakan terhadap aksi massa menyiratkan ketidaknetralan Polri dalam menyikapi dinamika sosial-politik Negara,” katanya.

Pihak kepolisian dinilai KontraS juga masih melakukan pembungkaman kritik terutama di ranah digital.

“Polri justru lebih rentan menggunakan sumber daya-nya untuk memberangus kebebasan berekspresi di ranah siber melalui tafsir sepihak terhadap konten-konten yang dianggap merupakan penghinaan ataupun berita bohong melalui pendekatan penegakan hukum pidana,” jelasnya.

Maka dari itu, ujar Fatia, Kapolri yang baru harus memulai tugasnya dengan secara serius melakukan pembenahan-pembenahan dalam sektor pemahaman dan perlindungan HAM oleh aparat kepolisian.

Aparat kepolisian, katanya, harus berhenti menggunakan kekerasan eksesif dalam penanganan aksi massa dan harus secara tegas memproses hukum anggotanya sendiri yang melakukan pelanggaran.

“Penting untuk segera mengevaluasi efektivitas dan potensi resiko dari posisi-posisi yang telah ditempati oleh anggota Polri di luar struktur Polri. Terakhir, Polri harus terbuka dan mampu menanggapi kritik dari pihak manapun sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap Polri sebagai aktor kunci sektor keamanan negara,” pungkasnya. (voa)

Kapolri
Pelantikan Listyo Sigit yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1/2021).