OPINI – Silih berganti dan regenerasi adalah hal alamiah yang biasa terjadi di hampir semua lini kehidupan layaknya sel pada makhluk hidup. Sama halnya dengan euforia terkini yang setiap tahunnya dilaksanakan yakni regenerasi pelajar pada semua jenjang termasuk regenerasi dalam bentuk penerimaan mahasiswa baru pada seluruh perguruan tinggi khususnya di Indonesia.

Dalam gambaran umum regenerasi mahasiswa baru akan disambut dengan sesuatu hal yang boleh jadi mengesankan. Namun kali ini ada yang unik, yakni salah satu kampus terbaik di Indonesia membuat aturan baru dalam penyambutan mahasiswa baru 2020.

Sebuah surat bermaterai yang harus ditandatangani oleh mahasiswa baru 2020 Universitas Indonesia (UI), termuat di dalam pakta integritas mahasiswa baru 2020. Dalam pakta tersebut terdapat beberapa aturan yang tidak boleh dilakukan oleh Mahasiswa Baru UI 2020.

Seperti yang dilansir dari Berita Satu, (20/9/2020) Mahasiswa Baru UI 2020 beramai-ramai menadatangani pakta integritas yang menjamin bahwa mahasiswa UI tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan tapi juga penguatan karakter dan kepribadian sebagai orang Indonesia melalui berbagai kegiatan akademik dan non-akademik.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra Ali Zamroni turut berkomentar bahwa pakta integritas yang diwajibkan bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia (UI) seolah menarik mundur demokrasi di Indonesia jika mengandung poin yang mengekang hak berpendapat dan seolah kembali ke zaman dulu yang dikekang sikap kritisnya (CNN 17/9/2020).

Walaupun terdapat poin penting tentang larangan melakukan kekerasan seksual, problem narkoba, kebebasan dan sejumlah hal lain, yang menjadi pertanyaan, apakah pakta ini mampu menekan perbuatan tidak bermoral tersebut?

Pada saat yang sama, sistem pergaulan di tengah masyarakat saat ini begitu mendewakan liberalisme (bebas dalam melakukan perbuatan apa saja tanpa ada larangan dari negara dan aturan agama).

Apalagi di dalam pakta tersebut terdapat poin yang mengancam hak mahasiswa bebas berkumpul dan berpendapat. Aturan yang disorot negatif terdapat pada poin nomor 4 dan 5 yang berbunyi;

“Selama menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab berjanji untuk: (4) Tidak terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara (MMC, 17/09/2020). (5) Tidak melaksanakan dan atau tidak mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi/orientasi studi/latihan/pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak mendapat izin resmi dari pimpinan fakultas dan atau pimpinan universitas Indonesia” (MMC, 17/09/2020).

Pakta Integritas UI, Sarat Kontroversi

Adanya pakta integritas ini seolah memaksa mahasiswa baru UI 2020 untuk mandul dari lahirnya ide-ide intelektual dan dari lahirnya sikap kritis. Arahan pada poin yang telah disebutkan sebelumnya seakan-akan ingin distigma sebagai radikalis fundamentalis yakni kelompok yang tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah.

Gambaran ini diperkuat dengan pendapat Reni Swarso Darwono yang merupakan Dosen Ilmu Politik FISIP UI, Direktur Institute for Democracy, Security and Strategic Studies.

Ia menjelaskan pakta integritas ini juga menjamin adanya demakarsa (batas pemisah), mengingat di masa lalu, kampus UI dan juga kampus lain menjadi persemaian jaringan fundamentalisme, gerakan tarbiyah kemudian mendominasi Badan Eksekutif Mahasiswa (Berita Satu, 20/9/2020).

Mereka banyak dibina oleh dosen-dosen lulusan Perguruan tinggi di Timur Tengah dan sempalan binaan intelegen (Berita Satu, 20/9/2020).

Jelas adanya pakta integritas ini menunjukkan kampus bertindak semakin represif (menekan). Namun apakah ini menjadi satu-satunya kampus yang bertindak represif?

Ternyata UI tidaklah sendiri setelah sebelumnya salah satu kampus IAIN Kendari oleh Rektornya dengan berani memberi sanksi DO (Drop Out) terhadap Hikma Sanggala yang dianggap kritis dalam menyikapi kebijakan rezim, dan beberapa kampus lagi yang telah memberi sanksi tegas kepada mahasiswa yang tidak sejalan rezim. Tampak seperti alur sistemis, jika demikian tinggal menunggu waktu saja kampus lain akan menyusul.

Bagaimana tidak mungkin jika suatu saat nanti kualitas mahasiswa yang terbentuk adalah mahasiswa yang apatis (tidak peduli), apolitis (anti politik) dan pragmatis (berfikir praktis) terhadap kebijakan rezim.

Ibarat gulingan bola salju yang semakin membesar, kezaliman sistem dan rezim mengalir tanpa kritik, korupsi bebas, kebijakan pemerintah yang pro asing-aseng lolos begitu saja, dan pada akhirnya penderitaan rakyat kecil di pangkuan negeri ibu pertiwi semakin bertambah. Selain sikap kritis mahasiswa, pergerakan apakah yang sebenarnya ingin dibungkam oleh kampus?

UI, oh, UI. Malang nian nasibmu kini. Engkau yang dengan gagahnya menjadi dominasi tumpuan generasi untuk melanjutkan estafet keilmuan dan menjadi tonggak suara yang berpengaruh di kalangan intelektual, kini harus disuntik mandul oleh pemangku jabatan. Sehingga kelak gambaran suram kedepan engkau tak lagi melahirkan sumbangan suara yang mampu mawakili sejumlah kepala rakyat Indonesia yang kian hari ditekan kebijakan.

Kampus: Ruang Pergerakan dan Pembentukan Kesadaran Mahasiswa

Pada hakikatnya sudah menjadi tugas utama kampus untuk memberikan kesempatan dan kemudahan bagi insan akademisnya dalam mempraktekkan keilmuannya namun teratur sebagai The Agent Of Change yaitu peduli atas permasalahan rakyat.

Realitasnya politik dianggap harus dipisahkan dari mahasiswa dan insan akademisi sebab politik di sistem kapitalisme-demokrasi sarat akan kepentingan dan tunggang-menunggangi.

Sehingga tidak heran jika di benak masyarakat umum masih mendominasi komentar “politik itu kotor” dan sangat takut membahasnya.

Ini adalah hal lumrah sebab yang menjadi gambaran mereka terhadap politik yakni politik dari keturunan kapitalisme-demokrasi yang jelas amat kotor dan usang.

Perpolitikan inilah yang dipraktekkan di setiap lini kehidupan masyarakat hingga mendarah daging padahal aturannya tidak sesuai fitrah manusia.

Bagaimana mungkin politik itu tidak penting? Padahal sesuap nasi saja yang sampai di piring kita adalah hasil dari kebijakan politik. Akankah politik yang kotor terus dibiarkan mencapai hegemoninya? Adakah politik yang benar-benar bersih memihak kepada kemaslahatan rakyat?

Tentu saja ini ibarat diciptakannya berpasang-pasangan, jika ada yang haq (benar) tentulah ada yang batil (salah). Begitulah dengan politik yang benar hadir dari aturan yang berasal dari pencipta manusia melalui buku panduan (Al-Qur’an) yaitu politik Islam.

Politik dalam Islam berarti kifah siyasi yaitu pengatur urusan ummat. Dalam pandangan Islam, politik bukan diartikan sebagai pertarungan, perebutan kekuasaan sebagaimana sistem demokrasi saat ini.

Namun politik dalam Islam bermakna mengurusi urusan umat agar tetap berjalan sesuai dengan syari’at Islam. Terlebih lagi “memikirkan/memperhatikan urusan umat Islam” hukumnya fardhu atau wajib sebagaimana sabda Rasulullah saw:

“Barangsiapa di pagi hari perhatiannya kepada selain Allah maka Allah akan berlepas dari orang itu. Dan barang siapa di pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin maka ia tidak termasuk golongan mereka (kaum muslimin)” [Imam Al Hakim dalam Al Mustadrak No. 7902].

Politik dalam Islam akan dibentuk di dalam sistem Khilafah, termasuk di dalam instansi Perguruan Tinggi. Direalisasikan melalui kurikulum dan materi pelajaran yang memuat 2 tujuan pokok pendidikan Islam yaitu;

(1) membangun kepribadian Islami, yaitu pola pikir atau aqliah/ jiwa atau nafsiah umat yaitu dengan cara menanamkan tsaqofah Islam berupa aqidah, pemikiran dan perilaku Islami kedalam akal dan jiwa anak didik.

Penanaman dan pendalaman kepribadian Islam secara intensif pada diri mahasiswa perguruan tinggi, bertujuan agar para mahasiswa dapat menjadi pemimpin dalam memantau permasalahan-permasalahan krusial (qadhaya mashariayah) bagi umat termasuk kemampuan mengatasinya dengan resiko hidup atau mati.

Agar permasalahan krusial ini tetap hidup dan menjadi pusat perhatian di dalam benak dan perasaan mahasiswa, maka harus ada pendidikan tsaqofah Islam yang berkelanjutan seperti fiqih, hadist, tafsir ushul fiqih, dan lain-lain.

Pendidikan tsaqofah ini akan diberikan pada seluruh mahasiswa Perguruan Tinggi tanpa memandang spesialisasinya. Sehingga mereka akan mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan umat.

(2) Mempersiapkan anak-anak kaum muslim agar diantara mereka menjadi ulama-ulama yang ahli disetiap aspek kehidupan, baik ilmu-ilmu keislaman (ijtihad, fiqih, peradilan dan lain-lain) maupun ilmu-ilmu terapan (tehnik, kimia, fisika, kedokteran dan lain-lain).

Ulama yang mumpuni akan mengarahkan negara dan umat Islam menempati posisi puncak diantara bangsa-bangsa dan negara-negara lain di dunia. Bukan sekadar pengekor maupun agen pemikiran negara lain.

Dengan mekanisme kurikulum seperti ini pendidikan di dalam Khilafah akan menghasilkan para intelektual yang kritis dan paham bagaimana urusan kebutuhan umat. Inilah sistem di dalam pendidikan khilafah telah terbukti mampu melahirkan generasi terbaik sepanjang sejarah. (*)

Penulis: Masita Husen, S.Pd (Aktivis Muslimah)