JAYAPURA—Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan Papua tengah memasuki babak baru pembangunan sektor pangan. Melalui percepatan program cetak sawah, penguatan logistik, serta kolaborasi lintas sektor, Papua ditargetkan mulai mandiri pangan pada 2026 dan sejajar dengan wilayah lain di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Hal itu disampaikan Mentan Amran saat menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Jayapura, Papua, Selasa (9/12/2025).
“Mimpi kita adalah Papua mandiri pangan. Tidak lagi bergantung pasokan dari Makassar atau Jawa. Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri, karena biaya angkut dari daerah lain akhirnya ditanggung masyarakat,” ujar Amran.
Ia memaparkan, kebutuhan pangan Papua saat ini mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun. Sementara produksi lokal baru berada di kisaran 120–124 ribu ton. Artinya, masih terdapat defisit sekitar 500 ribu ton yang harus ditutup.
Kekurangan tersebut, kata Amran, dikejar melalui ekspansi lahan sawah dan intensifikasi pertanian. Pemerintah telah menghitung kebutuhan cetak sawah baru di sejumlah wilayah, di antaranya sekitar 20 ribu hektare di Papua, 50 ribu hektare di Papua Selatan, 17 ribu hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat.
“Solusi permanen ke depan adalah cetak sawah 100 ribu hektare. Kalau ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi masalah beras,” tegasnya.
Dalam kunjungannya, Mentan Amran juga menekankan bahwa pangan merupakan fondasi utama stabilitas bangsa. Di tengah ancaman krisis global, mulai dari energi hingga pangan, ia mengingatkan bahwa persoalan pangan dapat berujung pada krisis sosial dan politik.
Karena itu, pemerintah terus menggeber langkah cepat dan berkelanjutan, mulai dari penyaluran beras SPHP, pembangunan gudang di wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, hingga peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.
Untuk kawasan Papua Raya—yang meliputi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan—pemerintah telah mengalokasikan lahan sekitar 100 ribu hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025–2026.
“Krisis kesehatan COVID-19 bisa kita lalui, krisis lain juga bisa. Tapi kalau krisis pangan terjadi, itu bisa meloncat menjadi krisis politik. Tidak ada negara yang mampu bertahan jika pangannya bermasalah,” ungkap Amran.
Selain agenda pembangunan pangan, Mentan Amran juga berdialog langsung dengan masyarakat Papua. Ia mendengarkan aspirasi petani, peternak, hingga kelompok adat, mulai dari kebutuhan bibit jagung, alat dan mesin pertanian, pengembangan kakao, kopi, dan kelapa, hingga penguatan sektor peternakan rakyat. (Y5l/Ag4ys)
