MAKASSAR—Sejumlah kepala sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) UPT SPF SMP Negeri dan Swasta Kota Makassar bertemu dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota, Selasa (25/3/2025).
Mereka membahas berbagai persoalan pendidikan, mulai dari penerimaan siswa baru hingga upaya pemerataan kualitas sekolah di Makassar. Ketua MKKS SMP Negeri Makassar, Kaswadi, bersama Ketua MKKS SMP Swasta Makassar, Mulahizhun Amin, serta sejumlah kepala sekolah hadir dalam pertemuan tersebut.
Salah satu isu utama yang disampaikan adalah permasalahan penerimaan siswa baru. Kaswadi mengungkapkan bahwa tahun lalu terdapat 16 sekolah negeri yang melebihi kuota, sehingga berdampak pada pengelolaan sekolah, termasuk dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Dia mengusulkan agar ada kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta untuk menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Barangkali bisa ada kerja sama dengan sekolah swasta supaya mereka juga bisa ikut menyerap siswa yang belum mendapatkan tempat,” ujarnya.
Selain itu, Kaswadi menyoroti kesenjangan persepsi masyarakat terhadap mutu sekolah, yang menyebabkan beberapa sekolah kelebihan peminat sementara yang lain kekurangan siswa. Ia mengusulkan adanya rotasi guru agar tenaga pendidik berkualitas dapat tersebar lebih merata di berbagai sekolah.
“Kalau ada sistem rolling guru, bisa jadi solusi supaya kualitas tenaga pendidik lebih merata,” katanya.
Tak hanya itu, apresiasi bagi guru berprestasi juga menjadi perhatian. Menurutnya, pemberian penghargaan bagi guru yang menunjukkan kinerja terbaik bisa menjadi motivasi agar mereka terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya dalam membenahi sistem pendidikan di kota ini. Salah satu fokusnya adalah membangun infrastruktur pendidikan yang lebih baik serta menciptakan sekolah percontohan yang inklusif.
“Kami ingin sistem pendidikan ini dibenahi. Ke depan, kami akan membangun sekolah percontohan yang bisa diakses oleh semua anak, baik dari keluarga mampu maupun tidak mampu,” tegasnya.
Munafri juga menekankan perlunya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sekolah. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah rebranding dan peningkatan kapasitas guru, termasuk dengan sertifikasi standar bagi tenaga pendidik serta kemungkinan penugasan guru swasta ke sekolah negeri.
“Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah harus diperkuat. Kami akan meningkatkan kapasitas guru, memberikan sertifikasi standar, bahkan mungkin memperbantukan guru swasta di sekolah negeri,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret untuk mendukung pendidikan inklusif, Pemkot Makassar akan menggandeng sekolah swasta terbaik untuk menyediakan kuota bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan kebijakan ini, anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah bisa mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa biaya.
“Kami akan meminta sekolah swasta terbaik di Makassar untuk menyediakan kuota 5-10 persen bagi siswa dari keluarga kurang mampu dengan biaya nol rupiah,” kata Munafri.
Ia menegaskan bahwa pendidikan di Makassar harus dibangun dengan perspektif luas dan tidak boleh terbatas pada sekat-sekat tertentu. Pemkot berupaya memastikan tidak ada polarisasi dalam sistem pendidikan, sejalan dengan visi Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan.
“Pendidikan harus dibangun dengan cakupan yang luas, bukan dalam ruang yang sempit,” tandasnya. (*/4dv)
