MAKASSAR – Sejumlah daerah di indonesia mulai menyusun kebijakan rencana penerapan new normal termasuk kota Makassar. Namun demikian Pemerintah Kota Makassar belum bisa memastikan kapan kebijakan tersebut bisa diberlakukan.
Penjabat Walikota Makassar Prof Yusran Yusuf mengatakan, sejauh ini kondisi Makassar masih di evaluasi oleh pemerintah pusat.
“Sejauh ini kalau kota Makassar masih dievaluasi pemerintah pusat, termasuk kami juga terus melakukan evaluasi apa lagi posisi R-O atau jumlah kasus baru yang tertular dari satu kasus infektif pada populasi sepenuhnya rentan di makassar dan masih berada di posisi 1,3,” jelasnya.
“Sementara persyaratan utama untuk penerapan ‘new normal’ yakni R-O harus dibawah satu,” sambung Yusran di Posko Gugus tugas percepepatan penanganan Covid-19,jalan Nikel, Kamis (28/5/2020).
Dia menyebutkan akan melakukan peninjauan langsung kelapangan terkait pelaksanaaan Perwali 31 tahun 2020 tentang Protap Standar Kesehatan pasca penerapan PSBB.
“Jadi kami telah melakukan rapat evaluasi dan besok akan melakukan sosialisasi dan peninjauan lansung kelapangan untuk melihat sejauh mana penerapan perwali No 31 tahun 2020 tentang protap standar kesehatan. Apakah sudah dijalankan oleh seluruh masyarakat termasuk toko-toko atau supermaket,” sebutnya.
Kepala Bappeda Sulsel ini menambahkan, sosialisasi secara serentak ini akan melibatkan semua unsur pemerintah baik camat, lurah, RT, RW maupun unsur TNI, Polri. Apabila ada yang melanggar karena tidak menerapkan Perwali No 31 tahun 2020 akan diberikan teguran.
“Sosialisasi serentak ini akan melibatkan seluruh unsur pemerintah termasuk TNI, Polri dengan harapan seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti perwali No 31 Tahun 2020, sehingga penyebaran covid-19 dapat terus menurun,” tambahnya.
“Protokol kesehatan akan semakin diperketat guna memutus rantai penularan virus berbahaya ini,” pungkasnya. (*)
