Beranda » Sulsel » Pansus Bangka Belitung Belajar Penataan TV Kabel & Radio di Diskominfo Sulsel
Pansus Bangka Belitung Belajar Penataan TV Kabel & Radio di Diskominfo Sulsel
Kunjungan kerja Tim Panitia Khusus (Pansus) Bangka Belitung disambut Kadis Kominfo SP Sulsel, Andi Hasdullah. (foto: dok)
Biro Humas Pemprov Sulsel Sulsel

Pansus Bangka Belitung Belajar Penataan TV Kabel & Radio di Diskominfo Sulsel

MAKASSAR – Tim Panitia Khusus (Pansus) rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyiaran dan penyelenggraan televisi berlangganan melalui kabel, dari Kabupaten Bangka Belitung kunjungan kerja ke kantor Gubernur Sulsel, Jumat (9/8/2019).

Tim Pansus dari Bangka Belitung diketuai oleh Harpan Effendi diterima langsung kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) Sulsel, Andi Hasdullah dengan mengunjungi ruangan Baruga Lounge dan Ruangan Command center.

Harpan Effendi mengaku, kunjungan ke Sulsel khususnya dengan bertemu lansung dengan jajaran Diskominfo sulsel dan KPID Sulsel, untuk mendapatkan ilmu dan masukan atas Ranperda yang saat ini sedang di godok Tim Pansus.

“Jadi awalnya sekretariat DPRD Bangka Belitung mencari informasi daerah yang telah melahirkan perda televisi berlangganan dan akhirnya didapat sulsel. Harapan kami disini akan mendapat gambaran dan bentuk pengawasan dari KPID dalam menata tv kabel maupun radio,” pungkas Harpan.

Harpan juga menginginkan agar KPID di wilayahnya semakin diperkuat, baik dari segi anggaran maupun pengadaan barang pendukung lainnya. Mengingat perkembangan bisnis TV kabel dan Radio sangat pesat.

“Penataan Tv dan Radio kabel harus segera kita lakukan karena ini bersentuhan lansung dengan masyarakat baik dari segi konten atau isi siarang maupun kabelnya sendiri yang dapat mengangu keindahan kota dan kenyaman masyarakat,Tutupnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo SP Andi Hasdullah, menyambut baik dan merasa bahagia atas kunjungan tim pansus bangka belitung.

Hasdullah menyampaikan selamat datang dikampung halaman, karena komitmen orang sulsel dari manapun dia datang akan merasa seperti dirumah sendiri.

“Pemerintah pusat telah mengambil kewenangan terkait postel yang menggukan frekuensi baik tv maupun radio, termasuk KPID yang sebelumnya merupakan UPTD dan melekat di pemerintah daerah harus dilepas dan berdiri sendiri secara vertikal sejak tahun 2017,” papar Hasdullah.

Tapi itu, ungkap Hasdullah, tidak mengurangi komitmen pemprov sulsel dalam mendukung dan memaksimalkan KPID dengan memberijan bantuan pengangaran secara Hibah.

Sejak tahun 2011, pemprov sulsel bersama DPRD Sulsel telah menerbitkan Perda No 3 tahun 2011 yang mengatur tentang TV dan Radio Kabel, karena ini bersentuhan lansung dengan masyarakat.

“Perda No 3 tahun 2011 tentang pengaturan TV dan Radio Kabel sangat jelas. Apalagi bersentuhan langsung dengan masyarakat dan bisa menimbulkan masalah baik dari segi konten,kabel,maupun pertenngkaran wilayah siaran,” ucap Hasdullah.

Dalam Perda ini terdapat dua poin penting, pertama mengatur wilayah siaran atau cover area baik TV maupun Radio untuk mencegah konflik usaha.

Kemudian yang kedua menyangkut pembinaan dan pengawasan Pemda dalam membantu KPID dalam memantau konten maupun kabel agar tidak berserakan dan merugikan maayarakat.

“Kami tentu sangat mendukung tim pansus yang komit mensupport KPID. Apalagi bagi kami di sulsel, komunikasi sangat berjalan dengan baik karena KPID lahir dari rahim kami jadi kalau ada masalah pasti lansung dibicarakan,” jelasnya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penyiaran telah mewarnai keseharian kita.dan kalau penyiaran kita bagus maka bagus pula bangsa kita, begitu juga sebaliknya, pungkas Andi Hasdullah. (*)