Pemerintah Pusing, Rakyat Bingung

Penulis: Jumarni Dalle (Mahasiswi Ahwal Syakhsiyah / Hukum Keluarga Al Birr Makassar)

0
43

OPINI – “Pusing.” Inilah kata yang terlontar ketika Menko Polhukam ditanya kabarnya dalam wawancara eksklusif bersama Deddy Corbuzier. Pemimpin bagaikan sang nahkoda yang harus membawa kapalnya.

Sang nahkoda dengan ketegasannya memberikan instruksi kepada anak buah kapal agar bisa berlayar dengan tenang. Melaju menembus pasang yang tinggi menjulang.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan perasaannya saat ditanya kabar mengenai dirinya yang kini berada dalam pemerintahan.

Adapun yang memusingkan Mahfud MD adalah menyikapi banyak alternatif kebijakan namun tidak sinkron antara satu dan lainnya.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat diwawancarai Deddy Corbuzier yang diunggah di chanel Youtube milik Deddy, Senin 19 Mei 2020.
Deddy awalnya bertanya tentang kabar mantan Ketua MK itu.

“Pusing, Pak?” Tanya Deddy. Alhamdulillah pusing. Pusing dalam pengertian terlalu banyak alternatif kebijakan yang satu sama lain tidak sinkron,” jawab Mahfud.

Deddy terlihat penasaran dengan jawaban Mahfud yang menyebut adanya kebijakan yang tidak sinkron.

Mahfud pun menuturkan bahwa yang terjadi di masyarakat, terlebih dalam situasi saat ini, negara dihadapkan pada kondisi pandemi virus Corona (Covid-19) antara kelompok masyarakat satu dengan yang lain memiliki pendapat dan kemauan yang berbeda.

Seperti isu soal larangan mudik sudah ditegaskan Presiden Joko Widodo. Keputusan itu diikuti larangan beroperasi semua moda transportasi umum.

Harian Kompas, 24 April 2020, menulis dengan judul tegas: ”Jabodetabek Ditutup”. Keputusan yang diambil Presiden Jokowi itu diikuti pembatasan semua moda transportasi umum keluar dan masuk Jabodetabek dan wilayah lain yang telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pada hari yang sama, pukul 18.32, dikirim lagi kabar dari portal berita yang sama. Judulnya ”Istana Luruskan Pernyataan Menhub soal Izinkan Lagi Transportasi Beroperasi”.

Sumber beritanya Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian. Perbedaannya pada titik tekannya, mudik tetap dilarang, kecuali sejumlah penumpang dengan syarat tertentu.

Mewakili Istana, Donny mengatakan, mudik tetap dilarang. Pengoperasian moda transportasi itu bersyarat untuk tenaga kesehatan, angkutan logistik, dan petugas kepolisian. Semua diikuti dengan protokol kesehatan.

Penjelasan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, di Komisi V DPR sebenarnya juga sudah menyebutkan ada kriteria penumpang yang boleh bepergian dengan kriteria yang disusun Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Kekalutan komunikasi dan informasi terjadi. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Letnan Jenderal Doni Monardo memberi keterangan dalam jumpa pers, 6 Mei 2020.

Intinya, Doni menegaskan, ”Mudik dilarang. Titik.” Kalimat itu diucapkan Doni dua kali. ”Mudik dilarang. Titik!” Doni juga menyebutkan pengecualian diberikan dengan syarat-syarat ketat sesuai protokol kesehatan. (Kompas.com, 21/05/2020)

Sedangkan di tataran daerah, inharmonisasi regulasi juga terjadi. Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengimbau kepada masyarakat melaksanakan shalat Idul Fitri di rumah.

Sedangkan Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar Yusran Yusuf memperbolehkan shalat di masjid asal menerapkan protokol kesehatan.

Nurdin Abdullah mengaku pelaksanaan tersebut merupakan langkah pemerintah pusat untuk mencegah penularan Covid-19. (Kompas.com, 20/05/2020).

Melihat insinkronisasi kebijakan pemerintah, rakyatpun jadi bingung. Akhirnya, bukannya patuh, mereka malah banyak melakukan pelanggaran dengan berjalan sesuai kepentingan masing-masing. Akibatnya, lonjakan kasus tak terelakkan.

Dilansir dari okezone.com, pemerintah Indonesia kembali mengumumkan perkembangan terbaru dari pasien yang dinyatakan positif virus corona atau Covid-19 per hari ini, Jumat (22/4/2020). Tren jumlah kasus yang terjangkit pun kembali bertambah.

Saat ini, pasien positif terinfeksi Covid-19 bertambah sebanyak 634. Sehingga saat ini sudah ada 20.796 pasien yang terjangkit penyakit tersebut setelah satu hari sebelumnya Indonesia telah mencapai rekor tertinggi yakni 973 kasus sejak kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Buruknya Kohesi Struktur Pemerintah

Insinkronisasi kebijakan dalam menanggulangi wabah Covid-19 bukti buruknya kepemimpinan dan tata kelola negeri ini. Berbagai formula kebijakan yang tumpah tindih diakibatkan setiap regulasi mementingkan sektornya masing-masing.

Sebagaimana pernyataan pak Jokowi hasil wawancara Najwa Shihab di Istana Merdeka 21 April 2020 dalam akun twitternya terkait berbedanya keputusan yang diambil di bawah jajaran pak Jokowi yang akhirnya membingungkan rakyat.

“Saya melihat memang karena masih sektoral, setiap kementerian pasti akan melihat kepentingan sektornya masing-masing. Itu yang selalu saya tekankan agar ini satu bahasa utamakan kesehatan dulu, tapi dalam prakteknya mereka juga didesak oleh sektornya masing-masing sehingga menteri atau daerahpun kadang-kadang berbeda karena itu… karena di lapangan itu suaranya berbeda-beda dari rakyat,” kata Jokowi.

Begitupun struktur pemerintah pusat dan daerah juga cenderung jalan sendiri-sendiri. Masalah di daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah juga seperti soal tuntutan daerah agar operasional KRL dihentikan ditolak pemerintah pusat.

“Kalau daerah-daerah mau mempersiapkan dan mau menanggung dari keputusan yang diminta, akan kita berikan,” kata Jokowi.

Oleh karena itu, wajar jika ketidakpercayaan dan gelombang protes terus muncul dari berbagai kalangan. Rakyat menganggap pemerintah main hitung-hitungan dan tidak serius mengurusi kebutuhan mereka.

Bahkan, untuk mendapatkan dana saja perlu mengadakan konser. Sebaliknya, pemerintah sangat bermurah hati menyambut kedatangan para TKA di saat rakyat sendiri dirundung badai PHK.

Inilah rezim yang lahir dari rahim sistem kapitalistik dan rezim ini pulalah yang menjadi penjaga hingga sistem bobrok ini terus bercokol di negeri ini.

Keharmonisan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Islam

Berbeda dengan kapitalisme, Islam akan melahirkan para pemimpin yang fokus pada kepentingan rakyat, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah baru.

Hal ini karena sesungguhnya para pemimpin dalam Islam memahami keberadaannya di pemerintahan adalah sebuah amanah. Mereka takut akan azab Allah swt. jika lalai terhadap amanahnya.

Rasulullah saw. bersabda, “Siapa yang diamanahi mengurusi umatku lalu menyusahkan mereka, maka baginya Bahlatullahi. Para sahabat bertanya, “Apakah itu Bahlatullahi? Rasulullah menjawab, “Laknat Allah.” (HR. Abu Awanah dalam kitab shahihnya).

Sejarah telah mengukir sebaik-baik teladan adalah Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Dalam permasalahan penanganan wabah, mari kita tengok kisah dari Khalifah Umar bin Khaththab.

Dikisahkan dalam buku The Great Leader of Umar bin Khaththab bahwa pada 18 H, orang-orang di Jazirah Arab tertimpa kelaparan dan makanan sungguh sulit didapatkan.

Langkah awal Umar saat itu adalah dia dan keluarganya hidup sederhana agar beliau ikut serta merasakan penderitaan rakyatnya. Teladan ini telah menggerakkan para pejabat di bawahnya mengikuti beliau.

Perilaku ini sangat berbanding terbalik dengan pejabat di sistem saat ini yang boros dan bermewah-mewahan.

Setelah itu, dengan kecerdasaan dan kepekaannya, Umar langsung mengerahkan seluruh struktur dan perangkat negara untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Beliau mengirimkan surat kepada wali Mesir, Amr bin ‘Ash, yang memerintahkannya untuk mengirimkan pasokan makanan ke Madinah.

Dengan sigap dan cepat Amr bin ‘Ash menanggapi surat tersebut dengan mengirimkan unta-unta yang penuh muatan bahan makanan.

Beginilah Islam telah meninggalkan teladan terbaik. Hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah yang berlangsung harmonis, dan antardepartemen yang begitu sinergis. Semua penguasa berpandangan sama, yaitu keberadaan mereka semata untuk umat. (*)

Penulis: Jumarni Dalle (Mahasiswi Ahwal Syakhsiyah / Hukum Keluarga Al Birr Makassar)