PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Pemerintah dan DPR RI Sepakat Turunkan Biaya Haji Tahun 2027 • 750 KK di Biringkanaya Terima Bantuan Beras Masing-masing 30 Kilogram • Dalami Dugaan Korupsi Dinkes Parepare, Polda Sulsel Periksa Taufan Pawe • 19,5 Hektare Hutan di Polewali Mandar Dibuka Ilegal, Dua Tersangka Diserahkan ke Jaksa • FK-GARDA Desak Dirlantantas Polda Sulsel Copot Kasatlantas Makassar dan Maros • SK PLT Pengkot TI Kendari Dipersoalkan, Pelatih Desak Pengprov TI Sultra Bertindak • PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Pemerintah dan DPR RI Sepakat Turunkan Biaya Haji Tahun 2027 • 750 KK di Biringkanaya Terima Bantuan Beras Masing-masing 30 Kilogram • Dalami Dugaan Korupsi Dinkes Parepare, Polda Sulsel Periksa Taufan Pawe • 19,5 Hektare Hutan di Polewali Mandar Dibuka Ilegal, Dua Tersangka Diserahkan ke Jaksa • FK-GARDA Desak Dirlantantas Polda Sulsel Copot Kasatlantas Makassar dan Maros • SK PLT Pengkot TI Kendari Dipersoalkan, Pelatih Desak Pengprov TI Sultra Bertindak •
Makassar

Pemkot Dapat 2.914 Formasi ASN PPPK, Kepala BKPSDM Makassar: Sesuai Kebutuhan

679
×

Pemkot Dapat 2.914 Formasi ASN PPPK, Kepala BKPSDM Makassar: Sesuai Kebutuhan

Sebarkan artikel ini
Akhmad Namsum
Akhmad Namsum, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar

MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar mendapat jatah 2.914 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah pusat.

Dari jumlah tersebut didominasi tenaga pendidikan sebanyak 2.102, tenaga kesehatan sebanyak 601 dan tenaga teknis 211.

Kuota PPPK tersebut telah diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar Akhmad Namsum pada pekan lalu.

Spesialnya, kuota yang diberikan pemerintah pusat sama dengan kuota yang diusulkan Pemkot Makassar melalui BKPSDMD. Tidak ada pengurangan satupun dari kuota yang diusulkan.

“Itu karena kita kencang mengenai penguatan. Kita memang usulkan sesuai kondisi kebutuhan saat ini,” ucap Akhmad Namsum.

Tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga teknis kata Akhmad Namsum sangat dibutuhkan kontribusinya di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar.

Ia berharap, kuota ASN ini menjadi kesempatan besar bagi para tenaga pendamping ASN alias laskar pelangi agar bisa lolos menjadi ASN PPPK.

Sejauh ini, tenaga laskar pelangi Pemkot Makassar mencapai 12.890. itu terbagi atas tenaga operasional 24 jam, tenaga administrasi dan tenaga ahli.

Pihaknya bersurat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) agar tenaga laskar pelangi (honorer) mendapat nilai tambah dalam seleksi ini.

Misalnya bisa diperhitungkan dari lamanya mengabdi, usia, dan penilaian lainnya menyangkut kinerja.

“Untuk tenaga pendidikan dan kesehatan ada afirmasi atau kredit poin, dari sisi pengabdian, usia dan lain lain ini jadi prioritas atau ada nilai tambah, kami bersurat (KemenPAN RB) supaya punya perhatian untuk dipertimbangkan lama pengabdiannya,” ujarnya.

Setelah pengumuman kuota tersebut, BKPSDMD menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.Mulai dari persyaratan, dokumen, hingga pelaksanaan seleksi Computer Assisted Test (CAT).

“Syarat teknis pendaftaran sementara kita tunggu juknis dari pusat,” pungkasnya. (*/4dv)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com