MAKASSAR—-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman memastikan bahwa akan banyak usulan Program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Makassar tahun anggaran 2024 yang akan dipangkas atau dirasionalisasi.
Rasionalisasi dan pemangkasan tersebut dilakukan setelah Bappeda berdiskusi dengan Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto dengan melihat komposisi belanja yang telah diinput masing-masing OPD.
Dijelaskan Helmy rasionalisasi dan pemangkasan anggaran yang cukup besar harus dilakukan karena tahun 2024 mendatang, ada agenda politik besar yang dilaksanakan yakni Pileg, Pilpres, dan Pilkada.
“Kenapa kami potong anggaran yang cukup besar, karena tahun depan kita akan fokus dalam beberapa agenda besar yakni Pilkada, Pilpres dan Pileg. Butuh anggaran besar baik KPU dan Bawaslu, serta instansi lainnya,” ungkap Helmy.
Selain itu, anggaran juga akan lebih difokuskan pada belanja bangunan gedung, kantor, penanggulangan bencana, jaringan listrik, belanja modal pengadaan komputer, dan sejumlah item penting lainnya, untuk percepatan pencapaian visi misi Pemkot Makassar.
“Akan banyak proyek fisik yang diupayakan selesai 2024. Seperti MGC (Makassar Government Centre), gedung Balai Kota, dan beberapa lainnya,” tegasnya.
Sejumlah pos anggaran yang mengalami rasionalisasi menurut Helmy diantaranya pengadaan alat tulis kantor (ATK), percetakan dan pengadaan. Kemudian pemangkasan terhadap belanja kursus singkat maupun pelatihan yang nilainya mencapai Rp23 miliar. Selain itu, belanja makan minum, baik aktivitas lapangan maupun untuk jamuan tamu dan rapat akan dirasionalisasi.
“Tahun depan, sesuai kebijakan TAPD, tiap rapat hanya akan disajikan snack. Makan siang akan kita hilangkan. Karena jumlahnya cukup signifikan,” ungkapnya.
Untuk bekal makan minum aktivitas lapangan saja, Helmy mencatat angka Rp18,57 miliar. Untuk jamuan tamu Rp29,1 miliar, dan untuk makan minum rapat di angka Rp43,74 miliar.
Efisiensi juga akan dilakukan pada belanja natura. Natura seperti pembelian air minum, biskuit, kopi, mi instan dan lainnya.
“Itu akan kita hilangkan di tahun 2024 mendatang. Termasuk juga pengadaan pakaian, seperti pakaian dinas harian (PDH) dan berbagai macam lainnya itu kita koreksi dan juga akan kita hilangkan,” tambah Helmy.
Termasuk alokasi anggaran untuk honorarium narasumber, moderator, dan panitia pada suatu kegiatan yang dari angka Rp51 miliar, dipangkas menjadi Rp20 miliar.
Dari rasionalisasi dan pemangkasan yang dilakukan, saat melakukan asistensi ke Wali Kota Makassar, anggaran yang berhasil diefisienkan menurut Helmy mencapai Rp274 miliar. (*/4dv)
