MAKASSAR—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus mendorong percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) di lingkungan instansi pemerintah. Upaya ini ditunjukkan dengan penggunaan kendaraan dinas berbasis listrik serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
“SPKLU sudah tersedia di Kantor Gubernur Sulsel dan beberapa unit lainnya di area pusat perbelanjaan,” ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel, Andi Eka Prasetya, dalam rapat koordinasi yang digelar secara virtual, Kamis (24/4/2025).
Rapat yang difasilitasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI ini melibatkan seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Pertemuan membahas perkembangan penerapan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional maupun kendaraan perorangan dinas.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, mengikuti rapat dari Rumah Jabatan Sekda Sulsel. Ia didampingi Kepala Bapenda Sulsel, Reza Faisal Saleh, serta perwakilan dari Bappeda dan BKAD Sulsel. Kepala Dinas ESDM turut hadir secara daring.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.7/8299/SJ tentang penggunaan kendaraan listrik di lingkungan instansi pemerintah.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendagri, Eva Novianty, menyebut tujuan utama rapat adalah untuk mengevaluasi sejauh mana komitmen daerah dalam mendukung program KLBB.
“Kita ingin tahu bagaimana implementasi dan kebijakan di daerah untuk percepatan kendaraan listrik ini,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Andi Eka menegaskan bahwa Pemprov Sulsel tidak hanya menggunakan kendaraan listrik sebagai dinas operasional, tapi juga mulai membangun ekosistemnya.
“Ini bagian dari komitmen kita untuk mendukung transisi energi yang lebih bersih,” katanya. (*/4dv)
