OPINI—International Monetary Fund (IMF) melaporkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara enam negara Asia Tenggara pada tahun 2024. Peringkat pengangguran Indonesia tersebut merujuk laporan World Economic Outlook April 2024. IMF mendata tingkat pengangguran (unemployment rate) berdasarkan persentase angkatan kerja atau penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren yang mencemaskan. Pada 2014, jumlah penganggur bergelar sarjana tercatat sebanyak 495.143 orang. Angka ini melonjak drastis menjadi 981.203 orang pada 2020, dan meski sempat turun menjadi 842.378 orang di 2024, jumlah tersebut tetap tergolong tinggi.
Lonjakan terbesar terjadi saat pandemi Covid-19 menerjang. Dunia kerja nyaris lumpuh, rekrutmen dibekukan, dan ribuan lulusan baru terpaksa memulai karier mereka di tengah krisis global. Namun masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar pandemi.
Bahkan, angka pengangguran menduduki peringkat 1 se-ASEAN. Makin banyak lulusan universitas (sarjana dan diploma) di Indonesia justru masuk dalam lingkaran pengangguran dimana tercatat memiliki tingkat pengangguran mencapai 5,2 persen per April 2024. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, angka pengangguran itu hanya turun 0,1 persen dari 5,3 persen pada 2023.
Sementara, gelar sarjana dulu dipuja, dianggap sebagai pintu menuju masa depan cerah. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Makin banyak lulusan universitas di Indonesia justru masuk dalam lingkaran pengangguran, menunggu tanpa kepastian, di tengah pasar kerja yang kian selektif dan jenuh. Jakarta, CNBC Indonesia.
Sungguh sangat memprihatinkan realitas yang terjadi hari ini, ketika hukum Islam ditinggalkan dan mengambil sistem kapitalisme, yang dimana diliputi berbagai persoalan dalam seluruh aspek kehidupan, seperti kemiskinan, kriminal, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, dan berbagai persoalan lainnya.
Mirisnya lagi, tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi seperti diploma dan sarjana terpaksa banting setir menjadi pembantu rumah tangga, pengasuh anak, sopir, bahkan office boy (pramukantor). Ini dilakukan demi bertahan hidup di tengah minimnya lapangan pekerjaan di sektor formal dan badai pemutusan hubungan kerja dalam beberapa tahun terakhir.
Yang dimana seharusnya, lapangan pekerjaan menjadi salah satu jalan dalam upaya pemenuhan kebutuhan setiap individu, dan negaralah yang bertanggung jawab penuh atas penyediaan lapangan kerja agar individu rakyat dapat memenuhi kebutuhannya.
Penerapan Kapitalisme adalah penyebab masalah pengangguran. Negara kapitalistik hanya bertindak sebagai regulator yang mementingkan korporat, tidak menjamin kesejahteraan rakyatnya, serta tidak menjamin terbukanya lapangan pekerjaan.
Alhasil terjadi kesenjangan antara lapangan pekerjaan dan pencari kerja. Negara malah menyerahkan tanggung jawab membuka lapangan kerja pada pihak swasta/korporasi melalui dengan membuka investasi sebesar-besarnya dan pengelolaan SDA pada swasta.
Dalam Islam, negara adalah raa’in (pengurus rakyat). Sehingga, dalam penerapan sistem Islam, negara tidak berlepas tangan, dia akan menjamin kesejahteraan rakyatnya dan membuka lapangan kerja.
Negara Islam akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang mampu membuka lapangan kerja bagi rakyat secara memadai. Negara akan melakukan pengelolaan SDA secara mandiri dan haram diserahkan kepada swasta apalagi asing. Sehingga, negara akan mampu membuka lapangan pekerjaan dari sektor industri dalam jumlah besar.
Oleh karena itu, sudah saatnya negara kita beralih dari sistem kapitalisme-demokrasi menuju kembali tegaknya sistem Islam. Islam sudah sangat jelas memiliki konsep sebagai satu-satunya solusi dalam hal menyelesaikan berbagai persoalan, salah satunya masalah pengangguran ini. Wallaahualam bissawab. (*)
Penulis: St Naisah (Ummu Naura)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
