OPINI – Isu kekerasan dan perdagangan perempuan merupakan isu yang tidak pernah reda. Setiap tahun di seluruh dunia ada sekitar 1,2 juta anak yang diperdagangkan, rata-rata korban adalah anak perempuan di bawah umur.

Sebagian mereka dieksploitasi secara seksual, beragam modus digunakan untuk menjerat sasarannya (Liputan6.com, 22/04/2007).

Saat ini sedang hangat diperbincangkan adalah pengantin pesanan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyebut sebanyak 29 WNI menjadi korban pengantin pesanan di China.

Data tersebut diperoleh berdasarkan pengaduan korban sepanjang tahun 2016-2019. Sebanyak 13 perempuan asal Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dan 16 orang perempuan asal Jawa Barat, ujar sekjen SBMI Bobi Anwar Maarif di Kantor LBH (Sinar baru Indonesia.com, 24/06/2019).

Kasus pengantin pesanan ini masuk ke dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), karena yang dialami korban adalah terencana.

Ada proses pendaftaran, perekrutan, penampungan, pemindahan dan pemberangkatan keluar negeri dengan cara penipuan, informasi palsu dan pemalsuan dokumen.

Human trafficking ini ternyata tidak hanya ditemukan di Indonesia, tetapi juga ditemukan di Pakistan, Korea Utara dan Myanmar.

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa pelecehan terhadap perempuan semakin menjadi, perempuan yang seharusnya dimuliakan malah diperlakukan sebaliknya, sehingga insiden mengenaskan banyak terjadi pada mereka.

Sindikat perdagangan manusia ini diakibatkan oleh himpitan ekonomi yang semakin hari semakin mencekik, membuat rakyat menjerit. Hal ini membuat laki-laki maupun perempuan harus bekerja untuk bisa bertahan hidup.

Jika para perempuan dengan desakan ekonomi keluarga diiming-imingi akan hidup bahagia, di mana kehidupannya akan terjamin, sejahtera dan sentosa setelah menikah dengan orang asing yang belum mereka kenal, maka mereka akan mudah saja menerima tawaran tersebut.

Wanita-wanita itu dipesan dengan harga Rp400 juta tetapi pihak keluarga hanya mendapat uang Rp20 juta, sisanya untuk perekrut dan makcomblang.

Alih-alih hidup bahagia namun fakta berkata tidak. Perempuan dipaksa bekerja siang dan malam tanpa diberi upah, uang yang dihasilkan diberikan kepada suami dan mertua.

Tidak hanya sampai disitu perempuan dianiaya dan dipaksa berhubungan seksual meski dalam keadaan sakit. Perempuanpun dilarang berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia.

Bagaikan ayam mati di lumbung padi, seperti itulah ironi negeri kaya akan sumber daya alam tetapi rakyat yang menempatinya semakin melarat.

Bagaimana tidak? Negara dengan kekayaan alam yang memadai tidak digunakan untuk kepentingan rakyatnya, tetapi untuk kepentingan para korporasi, di era ini para pemilik modallah yang berkuasa.

Seperti halnya di Kalimantan, tambang yang menjadi kekayaan alamnya ternyata tidak dapat membuat rakyatnya sejahtera, malah rakyatnya berada di garis kemiskinan.

Hal inilah yang membuat mereka dengan mudah mengambil tawaran menjadi pengantin pesanan China dengan iming-iming indah yang ternyata hanya sebuah kebohongan.

Kebutuhan pokok harganya terus naik, subsidi dicabut katanya untuk membuat rakyat bisa mandiri, rakyat dituntut untuk bekerja keras, tetapi lapangan pekerjaan yang ada tidak memadai.

Lapangan kerja yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat malah disediakan untuk asing, sehingga tenaga kerja lokal tersingkirkan.

Bagaimana rakyat ingin makmur jika kondisi negaranya seperti itu? Tak ada lapangan kerja bagi mereka, maka merekapun mencari jalan pintas, salah satunya dengan melakukan tindak kriminal seperti perdagangan orang.[/mks_toggle]

Kebutuhan ekonomi yang semakin mencekik membuat orang-orang tidak tahu lagi membedakan mana tindakan yang halal ataupun haram.

Mereka bertindak berdasarkan asas untung atau rugi. Selama hal itu memberi keuntungan bagi mereka maka hal itu baik.

Kapitalisme telah mencetak sosok yang bebas menjual apapun selama hal itu menguntungkan bagi mereka, termasuk perdagangan orang. Asas manfaat untuk mendapatkan materi begitu dominan, apapun dihargai dengan materi.

Adapun solusi yang diberikan untuk mengatasi penyebab TPPO dengan mewujudkan kesetaraan gender. Alih-alih ingin selamat malah membawa pada bahaya yang lain.

Hal ini karena kesetaraan gender membuat perempuan semakin jauh dari kewajiban utamanya sebagai Al-Umm wa Rabbal Bait (Ibu dan pengurus rumah tangga).

Perempuan dipaksa keluar dari rumah kemudian terjun keranah publik, dijadikan penyangga ekonomi keluarga.

Akibatnya marak terjadi disharmonisasi keluarga, tingginya angka perceraian, maraknya perselingkuhan, keluarga broken home, meningkatnya kenakalan dan kriminalitas remaja.

Semua akibat kesetaraan gender yang bermuara pada sistem kapitalis yang memberdayakan perempuan secara ekonomi.

Dianggap perempuan hebat jika mampu meraup rupiah yang banyak, tak peduli anak dan keluarga jadi korban.

Selama kapitalisme yang menjadi landasan hidup, maka permasalahan ini tidak akan terselesaikan. Mereka hanya dipandang sebagai objek dan komoditas yang diperdagangkan.

Solusi Tuntas dari Islam

Kasus terhadap perempuan tidak akan terjadi jika Islam yang dijadikan sebagai pandangan hidup dan mengambilnya sebagai aturan, akidah Islam akan melekat dalam diri setiap individu.

Masalah perdagangan perempuan jika dilihat dari faktor ekonomi yang menghimpitnya, di dalam sistem Islam telah diatur di mana perempuan yang tidak memiliki lagi wali dalam memberikan nafkah maka akan menjadi tugas negara untuk menjamin kelangsungan hidupnya.

Dari mana negara bisa memiliki dana yang besar untuk menghidupi mereka? Disinilah peran negara dalam sistem Islam untuk memberi pelayanan kepada rakyatnya melalui baitul mal.

Pengolahan sumber daya alam oleh negara yang digunakan untuk kepentingan rakyatnya dan sangat tidak diperbolehkan kekayaan milik umum diprivatisasi oleh individu apalagi asing.

Dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik oleh negara maka akan meningkatkan ekonomi negara.

Selain itu pemerintah juga harus memberikan lapangan pekerjaan kepada laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi rakyat untuk menjual atau melakukan praktik perdagangan manusia.

Begitupula di zaman Rasulullah dan para sahabat dalam mengelola negara, negara menjamin kebutuhan rakyatnya, menyamaratakan yang muslim dan kafir baik kebutuhan hidup maupun hukum.

Begitupun yang terjadi ketika Khalifah Umar bin Khattab membagikan gandum kepada rakyatnya pada malam hari.

Bertolak belakang dengan kapitalis yang memandang perempuan sebagai objek dan komoditas perdagangan, Islam hadir untuk memuliakan perempuan.

Rasulullah shallahu’alaihi wa sallam bersabda “Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita” (HR. Muslim).

Bahkan Allah SWT membuat satu surah di dalam Alquran khusus buat wanita, yang berisi aturan untuk wanita yaitu surah An-Nisa.

Menjadikan perempuan sebagai objek dan komoditas perdagangan adalah sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah SWT. Dalam sistem Islam, asas perbuatan manusia bukanlah untung rugi melainkan berdasarkan hukum syara’.

Sekalipun hal itu membawa keuntungan bagi kita, tetapi termasuk perbuatan yang haram maka wajib ditinggalkan. Karena tujuan hidup kita adalah mencapai ridho Allah SWT.

Perempuan muslimah memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan muslim, dimana mereka menjadi madrasah pertama dalam membangun masyarakat shalih jika ia berjalan diatas petunjuk Alquran dan As-sunnah.

Perempuan sebagai Al-Umm wa Rabbal Bait begitu dihargai dalam Islam. Sehingga negara wajib memaksimalkan peran perempuan dengan memastikan semua syariat yang berkaitan dengan perempuan dan keluarga akan ditegakkan. Semua itu hanya bisa terjadi jika negara menjadikan Islam sebagai ideologinya. (*)

Penulis: Irnawati (Mahasiswa, Makassar)