OPINI—Stunting pada anak usia balita masih menjadi problem tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Tiap tahunnya, pada tanggal 25 Januari, Indonesia telah memperingati Hari Gizi Nasional sebagai salah satu upaya mencegah stunting. Berbagai program maupun edukasi juga telah direalisasikan oleh Pemerintah, namun hal itu belum bisa menyelesaikan problem ini sampai betul-betul tuntas.
Baru baru ini wapres dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi barat memimpin langsung rapat percepatan Penanganan stunting Sulawesi Barat mengingat status kasus stunting di Sulawesi barat cukup tinggi.
Angka prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mencapai 33,8 persen atau sebanyak 479.699 anak. Wapres menekankan bahwa untuk mengatasi stunting di butuhkan kekompakan di semua bidang dan harus menghilangkan ego sektoral. (setneg.go.id, 23/02/2023)
Pada kunjungan Wapres ke Sulawesi Barat menyampaikan harapannya terkait penurunan prevalensi angka stunting. Beliau mengatakan bahwa sebagai salah satu provinsi yang komodita utamanya adalah Perikanan dan kelautan tentu bukan hal yang sulit. Benarkan demikian?
Dilansir dari kkp.go.id, 29/12/2022, bahwa pada 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan bahwa terjadi peningkatan nilai ekspor perikanan sebesar 10,66% sepanjang periode Januari—November 2022 dibanding periode yang sama tahun lalu.
Adapun komoditas utama ekspor Indonesia meliputi udang dengan nilai tertinggi, yaitu USD1.997,49 juta, tuna-cakalang-tongkol (USD865,73 juta), cumi-sotong-gurita (USD657,71 juta), rumput laut (USD554,96 juta), dan rajungan-kepiting (USD450,55 juta).
Semua komoditas ini dikirim ke negara tujuan ekspor utama, seperti Amerika Serikat senilai USD2,15 miliar (37,63%), Tiongkok USD1,02 miliar (17,90%), Jepang USD678,13 juta (11,89%), ASEAN USD651,66 juta (11,42%), dan 27 negara Uni Eropa senilai USD357,12 juta (6,26%). Inilah kekayaan SDA di Indonesia.
Yang membuat miris adalah mengapa Indonesia hingga saat ini masih berkutat dengan fenomena stunting? Sesuatu yang janggal dan tidak masuk akal.
Pemerintah Menggandeng Asing
Pemerintah menggandeng sejumlah mitra swasta dan asing dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Tanoto Foundation, Yayasan Bakti Barito, dan PT Bank Central Asia Tbk., serta United States Agency for International Development/USAID dari AS. Tanoto Foundation melakukan penelitian untuk menemukan rekomendasi praktis komunikasi perubahan perilaku tentang pemberian makanan bagi bayi dan anak.
Studi penelitian dilakukan di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, NTT, Maluku, Sumatra Barat, dan Jawa Barat. Yayasan Bakti Barito membantu dalam penyediaan nutrisi anak. Bank Central Asia dan USAID bisa jadi membantu dalam memenuhi pembiayaan atau berupa bantuan teknis.
United States Agency for International Development (USAID) mendanai proyek Building Healthy Cities (BHC) bekerjasama dengan pemerintah kota Makassar untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi pelatihan lima hari terkait Pemberian Makanan Bayi dan Anak dan Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBT) di pulau Barranglompo, Kota Makassar.
BHC bertujuan untuk memfokuskan kembali kebijakan, perencanaan, dan layanan kota dengan pola pikir kesetaraan kesehatan dan meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan data untuk program Smart City. Projek ini didukung dengan baik oleh rakyat Amerika Serikat melalui USAID.
Namun adakah makan siang gratis dalam setiap kerja sama dengan para kapitalis?
Jawabannya jelas tidak ada. Publik patut mencurigai segala bentuk kerja sama dengan asing. Ini karena ada potensi untuk menjadi pintu masuk berbagai program asing guna mengeksploitasi potensi generasi, kemudian mengarahkan pembangunan SDM sesuai kepentingan mereka.
Mustahil Terselesaikan dalam Kapitalisme
Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa penyebab stunting seperti malnutrisi, cakupan faskes, pemberian ASI, rendahnya edukasi pengasuhan yang disinyalir akibat pernikahan dini, berkorelasi positif dengan tingginya angka kemiskinan karena sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan hari ini lahir dari lemahnya akal manusia. Setidaknya ada dua kelemahan yang menjadi permasalahan fundamental penyebab sistem ekonomi kapitalisme tidak bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan stunting.
Pertama, adanya kebebasan kepemilikan. Sistem ini meliberalisasi seluruh sumber daya, termasuk sumber daya yang menjadi hajat hidup orang banyak.
Kedua, negara korporatokrasi. Jika kita mencermati, banyaknya program yang diperuntukkan untuk mengentaskan kemiskinan selalu saja menggandeng swasta. Pemerintah sendiri hanya bertugas sebagai regulator, alias yang menetapkan kebijakan agar swasta dan rakyat mendapatkan maslahat bersama.
Beda halnya dalam Islam, untuk menjamin kesejahteraan rakyat akan ditempuh melalui beberapa mekanisme, diantaranya;
Pertama, negara menetapkan bahwa setiap muslim laki-laki, khususnya kepala rumah tangga, bertanggung jawab bekerja untuk menafkahi keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini akan didukung dengan lapangan pekerjaan memadai yang disediakan negara.
Kedua, negara mendorong masyarakat untuk saling tolong-menolong jika terjadi kesulitan atau kemiskinan yang menimpa individu masyarakat. Keluarga dan tetangga akan turut membantu mereka yang dalam kondisi kekurangan dengan berbagai macam aturan Islam, semisal zakat, sedekah, dan lainnya.
Ketiga, negara menerapkan sistem ekonomi Islam. Dalam hal kepemilikan, baik individu, umum, dan negara, semua diatur untuk kemakmuran rakyat. Negara juga menjamin kehidupan setiap individu masyarakat agar benar-benar mendapatkan sandang, pangan, dan papan yang layak.
Negara pun mengupayakan agar pertanian dapat ditingkatkan untuk memproduksi kebutuhan pangan. Tidak akan ada impor pangan yang justru mematikan harga jual masyarakat. Kebijakan negara dalam ketahanan pangan negara dipastikan untuk memenuhi gizi masyarakat.
Kebijakan negara dalam sistem Islam ialah politik pelayanan untuk rakyat, bukan kapitalisasi kepentingan atau keberpihakan pada korporasi. Penguasa atau pemimpin memahami bahwa ia adalah pengurus dan bertanggung jawab atas rakyatnya sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad dan Bukhari)
Stunting yang makin genting akibat kemiskinan ekstrem adalah buah penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Oleh karenanya, menyelesaikannya harus dengan mengganti paradigma sistem kapitalisme menjadi sistem ekonomi Islam yang diterapkan yang diterapkan dalam sistem Islam.
Dengan demikian, akan tercipta masyarakat sejahtera dan anak-anaknya pun tercukupi gizinya. Inilah yang jaminan terlahirnya generasi cemerlang yang siap memimpin peradaban Islam yang gemilang. Wallahu a’lam bishowab. (*)
Penulis: Ummu Hafidzah (Pemerhati Anak & Sosial)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
