Presiden Joko Widodo (tengah kiri) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah kanan) bergandengan sebelum sesi foto dengan anggota kabinet baru di tangga Istana Merdeka, 23 Oktober 2019. (Foto: AFP)

OPINI – Radikalisme kembali menjadi topik pembicaraan yang paling panas setelah pembentukan kabinet pemerintahan baru di Indonesia.

Kabinet baru yang disebut juga kabinet “Indonesia Maju” merencanakan untuk menuntaskan masalah radikalisme dan intoleran yang menurut pemerintah saat ini sedang mewabah di Indonesia.

“Kita ingin yang berkaitan dengan radikalisme, intoleransi itu betul-betul secara konkret bisa dilakukan oleh kementerian agama,” jelas Presiden Jokowi (Liputan6.com/24/10/2019).

Isu Radikalisme juga semakin kuat aromanya di kalangan masyarakat pasca penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto di Banten.

Presiden Jokowi langsung menghimbau masyarakat untuk bersama-sama melawan radikalisme setelah menjenguk Wiranto yang dirawat di RSPAD Gatot Soebroto.

Menurut Al Chaidar pengamat Terorisme dari Universitas Malikussaleh Aceh mengatakan, ada ketakutan yang luar biasa dari negara terhadap radikalisme dan terorisme.

Al Cahidar mengatakan bahwa pertumbuhan dan penyebaran kelompok radikalisme ini sudah di 34 provinsi dan menguasai kota-kota penting di Indonesia.

Namun kasus radikalisme yang telah lama menjadi opini umum ditengah masyarakat akhir-akhir ini menuai pro-kontra disebabkan standar dari dari sebutan “radikalisme” itu sendiri tidaklah jelas.

Cap radikal sering kali ditujukan kepada ulama dan kelompok dakwah yang meyerukan kepada Islam kaffah. Bukan hanya itu, artis-artis yang mulai hijrah dari kemaksiatannya pun dicap radikal.

Direktur riset setara institute, Halili saat menyatakan bahwa terdapat 10 perguruan tingi negeri di Indonesia terpapar paham Islam radikal.

Halili kemudian memaparkan ciri-ciri dari paham radikalisme tersebut diantaranya: mereka yang cenderung berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadist, beranggapan bahwa Islam terzalimi, dan mengingatkan kaum muslim untuk selalu waspada.

Wahid Institute juga angkat bicara terkait dengan radikalisme dan mengaitkan radikal dengan kelompok yang menginginkan penerapan Syariah Islam, dan menganggap Ahmadiyah sesat.

Dalam beberapa survei, umat Islam yang menolak pemimpin kafir dan menginginkan pemimpin muslim kerap dicap radikal. Termasuk mereka yang menolak LGBT pun dicap radikal.

Jika dilihat dengan cermat, radikal dan radikalisme yang tidak jelas standarnya ini, ternyata lebih sering diarahkan anak panahnya kepada umat Islam.

Ini bukan isap jempol belaka, Presiden Jokowi yang meminta kepada menteri agama dalam menuntaskan masalah radikalisme semakin menguatkan asumsi bahwa radikalisme ini bisa jadi ahanya ditujukan pada kelompok agama tertentu.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin meminta agar Kemenag jangan disalahfungsikan. Sebab radikalisme tidak hanya seputaran keagamaan.

Dengan demikian opini untuk melawan radikalisme sangatlah rentan dalam menimbulkan kebencian di tengah masyarakat terhadap ulama, lembaga kajian Islam, dan kelompok muslim yang menyerukan penerapan Syariah Islam.

Buktinya sudah banyak agenda dakwah yang persekusi dan juga banyak pendakwah yang dibubarkan kajiannya dengan alasan penyebar paham radikalisme.

Terkait dengan penerapan syariah Islam sebenarnya bukanlah paham radikalisme yang mengancam negeri. Sebab syariah Islam bersumber dari Allah Swt. Yang tidak akan mungkin merusak negara Indonesia.

Syariah Islam yang Rahmatan Lil Alamin tidak akan merusak pluralitas di negeri ini, tapi justru akan menciptakan harmonisasi dibawah hukum yang benar dan kebenarannya dapat dijamin oleh kebenaran Penciptanya yaitu Allah Swt.

Musuh negara ini sebenarnya bukanlah masalah radikalisme dan intoleransi yang belum jelas standarnya tersebut.

Banyak musuh nyata dan masalah yang sedang menggerogoti tubuh Indonesia saat ini, yakni diantaranya masalah korupsi yang tak kunjung selesai.

Krisis kemanusiaan di wamena, kasus karhutla, masalah disintegrasi di wilayah paling timur Indonesia, hutang negara yang kian menumpuk, kesenjangan sosial dan masih banyak yang lainnya.

Pemerintah dan masyarakat di negeri ini sudah seharusnya membuka mata lebar-lebar terhadap masalah nyata yang sedang dihadapi oleh negara saat ini.

Maka sangatlah benar ucapan Din Syamsuddin tatkala menanggapi masalah radikalisme yang dilimpahkan ke kemenag.

“Kenapa tidak boleh sebut radikalime ekonomi, yang melakukan kekerasan pemodal, yang menimbulkan kesenjangan, itu namanya radikalisme ekonomi, kenapa tidak radikalisme politik” ujarnya.

Kembali lagi bahwa para ulama, penyeru penerapan syariah tidak semestinya disebut dengan kelompok radikalisme. Sebab akan menimbulkan citra buruk terhadap para ulama di kalangan masyarakat.

Seharusya seruan untuk menerapkan syariah Islam ini dipandang positif oleh negara. Sebab para ulama dan kelompok dakwah juga peduli terhadap kondisi negara saat ini dan memberikan solusi berupa penerapan syariah Islam secara utuh untuk mangatasi segala masalah negara yang tak kunjung berakhir, yang ada masalah itu makin membludak dan mengancam keutuhan negara Indonesia. (*)

Perang “Radikalisme” di Kabinet Baru
Penulis : Zainab Said
Mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin