Nur Linda Ummu Nafis

OPINI – Pelantikan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih beserta Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024 telah usai. Ada beberapa visi dan misi yang siap dijalankan. Semua sudah disampaikan selama berkampanye saat Pilpres 2019 masih berjalan.

Jokowi-Ma’ruf Amin telah bertekad untuk menjalankan program-program tersebut. Akan tetapi, bukan berarti pemerintah bisa sepenuhnya fokus menjalankan janji kampanyenya kemudian mengabaikan permasalahan yang muncul di periode pertama.

Seperti kegagalan demi kegagalan misalnya: penuntasan Karhutla, pangan Impor yang semakin mencekik leher petani dan rakyat, pemalakan BPJS semakin menyakiti rakyat dan mimpi menuntaskan kemiskinan ditahun 2045.

Misalkan Karhutla yang menyebabkan asap membubung tinggi ke langit di berbagai daerah, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Asap Karhutla ini sampai memakan korban jiwa.

Greenpeace Indonesia mencatat 3,4 juta hektar lahan terbakar selama 2015-2018. Ditambah catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNPB) yang menyebutkan 328.724 hutan dan lahan terbakar sepanjang Januari-Agustus 2019. Angka itu tidak statis dan masih bisa bertambah. (ccnindonesia.com, 17/10/2019).

Karhutla ini terjadi akibat pemerintah yang lemah dalam penegakkan hukum terhadap perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan.

Demikian pula, pemerintah merasa cukup puas terhadap perusahaan yang sudah divonis bersalah meskipum pemerintah belum memberikan hukuman. Sehingga membuat perusahaan lain tidak takut untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Belum juga selesai perkara Karhutla, timbul lagi problem baru yaitu Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih memiliki tunggakan sebesar Rp 20 miliar kepada RSUD Ungara.

Surat tagihan dari RSUD Unggara telah dikirimkan sejak Mei 2019, namun sampai saat ini belum mendapat respon.

Direktur RSUD Unggaran, Setya Pinardi mengungkapkan, dari jumlah tagihan secara de facto sebesar Rp 20 miliar, klaim yang diajukan hanya sebesar Rp14 miliar. (kompas.com, 17/10/2019). Dan ini hanyalah sebagian kecil masalah yang belum diselesaikan oleh pemerintah.

Seharusnya negara hadir untuk meri’ayah rakyat dengan cara yang benar dan tepat, supaya mereka mendapatkan haknya untuk hidup sejahtera setiap individunya. Bukan malah membuat rakyat semakin menderita.

Hanya islam solusi dari permasalahan ini

Islam sebagai sistem kehidupan yang mengatur seluruh aspek. Yang telah terbukti bisa menghadirkan negara yang melahirkan rahmatan lil Alamin.

Berbagai kerusakan dan problem diberbagai aspek kehidupan, itu adalah peringatan dari Allah, dan Allah tidak akan mengangkat bencana tersebut sebelum manusia kembali menerapkan hukum-hukumnya.

“Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut di sebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). ” (TQS ar-ruum:41)

Sanksi Tegas Bagi Pelaku Kerusakan

Sanksi bagi pelaku kejahatan lingkungan sebenarnya terdapat dalam Undang-undang namun lemahnya penegak hukum membuat pelaku pembakaran hutan terus berulang.

Islam pun tidak akan membiarkan pelaku kejahatan tersebut bebas berkeliaran tidak bertanggungjawab, tentu mereka akan diberikan ta’zir tegas oleh qodhi agar jera.

Maka dari itu menerapkan Islam secara kaffah merupakan kewajiban sekaligus solusi yang akan menyelematkan negeri dan mendatangkan banyak maslahat bagi rakyat.

Aturan islam mewujudkan keadilan bagi seluruh makhluk dan menutup pintu-pintu kedzaliman. Sebaliknya pintu-pintu keberkahan yang akan Allah buka selebar-lebarnya, baik dari bumi maupun langit. (*)

wallahu’alam bishawab

Rezim Gagal & Eksploitatatif Jilid 2
Penulis : Nur Linda Ummu Nafis/ Pemerhati Sosial