Percepat Pembebasan Lahan KA, Plt Gubernur Sulsel: Semua dibagi berdasarkan perkoridor
Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menghadiri rapat koordinasi progres pengadaan tanah jalur Makassar-Parepare dan Makassar New Port, di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (13/4/2021)

MAKASSAR—Progres lahan Kereta Api (KA), yang sampai saat ini masih berkutat dengan pembebasan lahan. Hal ini menjadi perhatian bahkan dalam rapat sebelumnya telah diminta pembentukan tim percepatan Kereta Api.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Arafah menyebutkan, ada beberapa poin yang disepakati bersama untuk penyelesaian percepatan pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Parepare dalam rapat bersama dengan Kantor Staf Presiden beberapa waktu lalu, termasuk membentuk tim percepatan penyelesaian pembebasan lahan untuk Pangkep dan Maros.

Menindaklanjuti itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk tim percepatan pembebasan lahan, dimana masing-masing dibagi dalam beberapa koridor.

Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, tim percepatan ini dibagi berdasarkan per koridor, dimana diketuai oleh Kepala Daerahnya.

“Jadi, misalnya koridor Parepare itu Wali Kota Parepare ketua dengan Forkopimda anggotanya, begitu juga Barru, Pangkep, Maros dan Makassar,” kata Andi Sudirman, saat menghadiri rapat koordinasi progres pengadaan tanah jalur Makassar-Parepare dan Makassar New Port, di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (13/4/2021)

Menurutnya, pembagian per koridor dilakukan untuk memudahkan pemetaan, sehingga pelaksanaan pengerjaan bisa dilakukan,

“Saya sudah melihat dari laporannya ini. Kemudian saya menginginkan agar dalam bekerja ini harus ada skala prioritas, jadi misalnya inikan mau dikerjakan pembangunan di Garongkong harus rutin dilakukan pertemuan juga sehingga objek kontruksi jelas,” terangnya

Andi Sudirman menambahkan, dalam pengerjaan ini harus berdasarkan urutan tatanan skala koordinasi dan prioritas tanpa mengabaikan koridor.

“Harus dibagi mana yang dibayarkan langsung dan juga konsinyasi, paketan jelas prioritas pertama yang mana. Ini hampir sama waktu di Pammukulu, makanya kami rangkul semua dan ini mulai berjalan,” terangnya

Kepala Balai Pengelolaan Perkeretaapian Provinsi Sulawesi Selatan, Jumardi mengatakan, sejauh ini progres Kereta Api khusus lahan di Pangkep sudah mencapai 94 persen dimana 85 persen itu melalui konsinyasi ke pengadilan, dan ada yang sudah dibayarkan juga langsung, sebenarnya dengan angka ini sudah hampir mendekati target untuk menyambungkan

Jumardi mengapresiasi langkah pembentukan tim percepatan pembebasan lahan, per wilayah agar bisa lebih cepat terbangun.

Saat ini, Jumardi menyebutkan,
Rencana jalur KA Maksssar-Parelaee sudah terbangun Kabupaten barru sekitar 47 Km, garongkong ada 3,7 Km dan yang diintegrasi sepanjang 1,3 Km jalur Garongkong.

Namun, Jumardi mengaku bahwa ada satu desa namanya Pambundukang, di Kabupaten Pangkep sampai saat ini masih terkendala pembebasan lahan. “Ini diharapkan bisa dibantu penyelesaiannya,” pungkasnya. (*)