TAKALAR – Wakil Bupati Takalar, H. Achmad Dg. Se’re, S. Sos, memimpin langsung pelaksanaan Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu (21/3/2018).
Sekretaris Balitbang Kabupaten Takalar, H. M. Nasir Rahman, S. Sos. MM, hal itu dilakukan guna menyelaraskan program/kegiatan OPD dengan usulan program/kegiatan hasil musrenbang tingkat Kecamatan, serta mempertajam indikator kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi-fungsi OPD.
Selain itu, lanjut HM Nasir, dalam kegiatan yang berlangsung sehari dan dihadiri seluruh Pimpinan OPD, serta para Camat se- kabupaten Takalar tersebut, juga bertujuan menyelaraskan program antar OPD dengan OPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan untuk sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah serta menyesuaikan pendanaan kegiatan prioritas berdasarkan PAGU indikatif untuk masing-masing OPD.
Wakil Bupati Takalar dalam sambutannya menjelaskan, bahwa ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan diharapkan akan menjadi perhatian dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Takalar tahun anggaran 2019, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel, demokrasi dan terpercaya.
“Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah mewujudkan pembangunan secara komprehensif yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan penguatan pada desa, meningkatkan kualitas SDM dan produltivitas rakyat, menjadi unggul dan berdaya saing, meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban hidup manusia, mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, berkualitas dan berkelanjutan dan mewujudkan kehidupan yang agamais demokrasi, aman dan tertib serta mensukseskan program unggulan (P22),” tegas Dg Se’re.
Sementara itu, Sekretaris daerah kabupaten Takalar, DR. Ir. H. Nirwan Nasrullah, M. Si, selaku Ketua TPAD Kabupaten Takalar mengatakan, bahwa forum OPD dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPJ tahun 2018, siklus pembangunan tahunan yaitu dimulai dari muarembang desa, kecamatan, forum OPD, Kabupaten, Provinsi dan nasional.
“Forum OPD dimaksudkan untuk menyepakati rancangan kerja OPD, jadi yg paling berkepentingan adalah OPD, untuk mendapatkan usulan dari bawah. Diharapkan pula kepada OPD untuk memasukkan P22 pada rancangan renja yang terkait,” tegas DR. Ir. H. Nirwan. (F1t/464ys)
