JAKARTA—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa skema penyaluran subsidi energi untuk LPG 3 kilogram (kg) tidak akan diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan subsidi bagi masyarakat yang berhak.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pertamina Patra Niaga terus melakukan pendataan pengguna LPG 3 kg melalui sistem digital Merchant Application Pertamina (MAP) yang diimplementasikan di seluruh pangkalan LPG 3 kg di Indonesia. Hingga akhir November 2024, tercatat sebanyak 57 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terdaftar di sistem MAP.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyatakan bahwa digitalisasi ini berperan penting dalam memastikan subsidi tersalurkan kepada penerima yang tepat.
“Dengan tercatatnya data pengguna secara digital, kami dapat mengetahui siapa saja penerima LPG 3 kg dan seberapa besar kebutuhannya,” ujar Heppy.
Saat ini, LPG 3 kg ditujukan untuk empat sektor pengguna utama, yakni rumah tangga, usaha kecil, petani sasaran, dan nelayan. Dari total pengguna, rumah tangga mendominasi dengan kontribusi sebesar 85%, sementara 14% sisanya digunakan oleh usaha mikro.
“Jumlah konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang melakukan transaksi terus meningkat selama Januari hingga November 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar pentingnya melakukan pendaftaran pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi,” tambah Heppy.
Melalui pendataan MAP, Pertamina Patra Niaga dapat memantau distribusi dan kebutuhan LPG 3 kg di seluruh wilayah Indonesia secara lebih akurat.
“Data dari pangkalan memungkinkan kami mengetahui rata-rata pembelian LPG 3 kg per keluarga setiap bulan. Hal ini membantu memastikan kewajaran pembelian dan penggunaan LPG bersubsidi,” jelas Heppy.
Upaya digitalisasi ini diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran subsidi serta mengurangi potensi penyalahgunaan dalam distribusi. Pertamina Patra Niaga juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan kebutuhan energi masyarakat, khususnya penerima subsidi, dapat terpenuhi secara optimal. (*/4dv)
