MAKASSAR—Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof. Fadjry Djufry, memberikan angin segar bagi pemerintah kabupaten/kota terkait Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel bersama Bupati, Wali Kota, dan Instansi Vertikal di Kantor Gubernur pada Jumat, 10 Januari 2025, Prof. Fadjry berjanji akan menuntaskan masalah DBH yang menjadi hak daerah.
Di hadapan para kepala daerah, Prof. Fadjry mengakui pentingnya DBH bagi kelancaran roda pemerintahan di tingkat kabupaten/kota. Ia menjelaskan bahwa Pemprov Sulsel akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban tersebut.
“Kepada Bupati dan Wali Kota, saya meminta untuk bersabar dalam satu dua minggu ke depan, kita coba bagi sesuai proporsinya. Mungkin tidak bisa langsung sekaligus, tapi paling tidak ada itikad dari pemerintah provinsi untuk menyelesaikan,” ujarnya.
Prof. Fadjry menekankan bahwa penuntasan DBH merupakan prioritas. Ia memahami bahwa ini adalah masalah hak dan kewajiban yang harus diselesaikan.
“Ini adalah masalah antara hak dan kewajiban, ini hak yang harus kita tuntaskan dan seperti perkataan saya tadi bahwa pemerintah provinsi sudah menyelesaikan secara bertahap. Ada yang dikasih sebulan dan dua bulan. Kami sudah bedah anggaran yang ada, kalau semuanya langsung pasti agak kesulitan juga,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Fadjry mengungkapkan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan untuk menganalisis kapasitas fiskal Pemprov Sulsel.
“Saya sudah membicarakan ini dengan Pak Sekda dan Kepala Badan Keuangan untuk melihat seperti apa kapasitas fiskal yang kita miliki. Jadi memang kita sudah bedah, dan kita coba akomodir. Ini akan menjadi atensi saya,” tegasnya.
Rapat koordinasi bertema “Sinergi Akselerasi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025” ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan demi pembangunan berkelanjutan.
Selain membahas DBH, Prof. Fadjry juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung program pemerintah pusat, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
“Salah satu yang menjadi harapan Bapak Presiden terkait dengan program Makan Bergizi Gratis. Ini menjadi perhatian utama Bapak Presiden dan memang diminta kepala daerah untuk mengevaluasi juga,” pungkasnya.
Kehadiran para Bupati dan Wali Kota pada rapat tersebut diapresiasi oleh Prof. Fadjry sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun Sulawesi Selatan. (*/4dv)
