Plt Gubernur Sulsel Ingatkan OPD Lebih teliti Mengelola Keuangan agar Tak Lakukan Kesalahan Sama
Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri kegiatan Coffee Morning yang salah satu agendanya yakni sosialisasi Program Kerja terkait Strategi Pemeriksaan Investigatif yang disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan Paula H Simatupang.di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, Senin (27/9/2021).

MAKASSAR—Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi sulsel untuk lebih teliti dalam pengelolaan keuangan daerah dan tidak melakukan kesalahan yang sama.

Hal ini disampaikan saat menghadiri kegiatan Coffee Morning yang salah satu agendanya yakni sosialisasi Program Kerja terkait Strategi Pemeriksaan Investigatif yang disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan Paula H Simatupang.di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, Senin (27/9/2021).

Plt Gubernur sulsel mengaku OPD Pemerintah Provinsi Sulsel harus hati-hati dalam mengelola keuangan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

“Saya sudah sampaikan hati-hati OPD yang mengulang kesalahan yang sama dengan menjadi objek yang kemudian menjadi temuan,” tegasnya.

Plt Gubernur Sulsel berharap kehadiran BPK dalam Coffee Morning ini menjadi sinergitas antara Pemprov Sulsel dengan BPK. Salah satunya bisa memberikan arahan sekaligus melihat langsung prakondisi dan penilaian laporan tahunan anggaran Pemprov Sulsel.

“Kami ingin lebih dekat lagi. Ada tim-tim perwakilan (BPK) untuk melihat pra kondisi dari penilaian laporan tahunan keuangan kita agar tahun depan kinerja keuangan kita bisa lebih baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Paula H Simatupang menjelaskan, Program Kerja terkait Strategi Pemeriksaan Investigatif merupakan bagian dari gagasan BPK Perwakilan Sulsel dalam mempermudah dan mempercepat pemeriksaan dari sebuah pengelolaan keuangan daerah.

“Itu bagian dari gagasan saya sebagai peserta diklatpim, propose-nya itu saya ajukan dalam rangka membuat satu terobosan ya mempermudah, mempercepat. Sehingga, teman-teman aparat penegak hukum dalam rangka menentukan kerugian negara bisa dilakukan percepatan-percepatan,” jelasnya.

Hanya saja, lanjut Paula, program ini masih dalam tahap memulai, sehingga butuh aturan dan arahan dari pimpinan BPK ditingkat pusat untuk kemudian menerapkan program tersebut.

Pada kegiatan ini dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Kanwilkumham dan Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Penandatanganan Deklarasi Nilai-nilai Budaya Kerja. (*)