OPINI – Dari sebuah tempat terpencil di muka bumi, tepatnya di sudut kamar kost yang luasnya hanya 3×3 meter. Seorang mahasiswa menuliskan kegundahannya mengenai carut marut kondisi sosial politik yang nampaknya telah terinveksi racun intoleransi dan radikalisme.
Seperti hama, racun sosial ini menjangkiti publik lewat cara bernalar yang menomorduakan akal di dalamnya.
Sehingga, perkataan “bunuh”, “bakar”, atau “penggal kepala presiden” mudah saja terlontar dari mulut kaum cuti akal ini. Padahal sudah sebuah keharusan, bahwa kesadaran dan akal sehat adalah dasar bernalar sekaligus ciri seseorang di sebut manusia.
Di tahun politik seperti saat ini, kejahatan dan kebencian seakan di legitimasi oleh pilihan politik. Perbedaan pilihan dan idola politik seolah-olah mendelegasikan seseorang untuk menjatuhkan lawan politik atau simpatisan oposisinya dengan cara apa saja, bahkan menembus batas-batas etis.
Akhirnya, ujaran kebencian menghujan, hoax bermekaran, permusuhan tersulut, sehingga ruang publik di penuhi oleh sampah dan kotoran sosial yang melahirkan penyakit mental yang di sebut intoleransi.
Manusia seperti diktum aristoteles sebagai “homo politicus” memang tak bisa di pisahkan dari politik. Tetapi tentu saja politik tidaklah bebas nilai, yang artinya ada batasan-batasan tertentu dalam cara berpolitik yang tidak bisa di lewati.
Batas-batas ini ialah nilai-nilai etis kemanusiaan yang jelas termaktub dalam sila kedua dalam pancasila. Inilah sumber nilai tertinggi dalam kehidupan politik ke-Indonesiaan, dimana adil dan adab selalu berjalan berkelindan sebagai sebuah wujud praktek sosial politik.
Nilai-nilai etis universal dalam pancasila itulah yang di tuangkan menjadi berbagai peraturan perundang-undangan.
Dalam konsep negara demokrasi, kebebasan menyatakan pendapat merupakan hak yang di jamin oleh undang-undang.
Tetapi dalam konsep bernegara, kebebasan tidak berarti peniadaan hukum, minimal ada konsekuensi yang akan diterima jika pernyataan atau cara menyampaikan pendapat itu di persoalkan sebagai tindakan yang melanggar hukum, seperti kasus “hate speech”, diskriminasi, atau penghinaan.
Lebih dalam, persoalan intoleransi dan radikalisme pastilah lahir dari pikiran yang sakit (fallacy) dan kecenderungan untuk menanggalkan logika sebagai rule of thinking.
Hal ini menjadi penyebab doktrin-doktrin yang merasuki kepala awam di terima begitu saja sebagai dogma tanpa ada pertimbangan kritis dan analisa yang kuat terhadap doktrin-doktrin semacam itu.
Sehingga bukan saja persoalan politik, perbedaan agama, ras, dan kesukuan akan di pakai untuk menjadi pemantik pecahnya intoleransi, radikalisme, dan kegaduhan sosial.
Intoleransi dan radikalisme ini merupakan sebab formil terhadap keresahan dan kekhawatiran publik akan renggangnya persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa.
Secara faktual, biang-biang intoleransi dan radikalisme ini mengejewantahkan diri di dalam proses pemilihan umum yang saat ini sedang memasuki tahap perhitungan suara.
Tidakah terlihat sebuah potensi perpecahan yang sangat jelas, apalagi jika elit dalam hal ini tokoh-tokoh politik tetap memainkan cara-cara politik kotor untuk kepentingan kekuasaan semata-mata. Padahal tidak bisa tidak, bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara adalah yang paling utama.
Tentu elit tidak akan melihat itu sebagai sebuah potensi perpecahan, nyatanya mereka tetap memprioritaskan kemenangan politik dibanding menegakkan nilai-nilai adab dan kemanusiaan.
Jika yang terlebih dahulu sakit cara berpikirnya (fallacy) adalah mereka para politikus, maka tentu rakyat yang tidak menginginkan perpecahan tetaplah tegap berdiri sebagai simpatisan yang punya pilihan politik tetapi tidak memenggal akal sehat dan mengedepankan nilai-nilai universal keadaban dan kemanusiaan.
Sehingga segala macam perbedaan tetap terbingkai dalam persatuan, sebagai rakyat Indonesia yang mencintai pancasila dan keutuhan negeri ini. (*)
