OPINI—Fenomema pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akhir-akhir ini menambah tugas pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan melalui program Kartu Prakerja. (Dilansir dari Kompas.com, 19/2/23)
Tidak hanya itu, Dalam wawancara eksklusif bersama kumparan BISNIS (10/2/23) Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap suksesnya program pemerintah ini membantu banyak masyarakat.
Dengan membeberkan bukti bahwa sebanyak 16,4 juta warga Indonesia mengikuti program Kartu Prakerja sejak diluncurkan pada April 2020. Sepertiga atau sekitar 5,5 juta di antaranya sudah bekerja atau berbisnis.
Pujian pun berdatangan tentang program Kartu Prakerja yang datang dari Direktur UNESCO (Institute for Lifelong Learning David Atchoarena).
Program ini mendapat pengakuan berskala internasional karena Indonesia berhasil memanfaatkan teknologi digital dan menjadi game changer dalam meningkatkan pembelajaran orang dewasa di luar pendidikan formal. Bahkan, Direktur UNESCO menyebut Kartu Prakerja patut ditiru negara-negara lain.
Jika kita melihat berdasarkan data BPS per Agustus 2022, total pengangguran di Indonesia mencapai 8,42 juta orang. Artinya, jumlah pengangguran masih lebih besar dibandingkan mereka yang bekerja setelah mendapat manfaat dari Kartu Prakerja ini.
Meski Kartu Prakerja sedikit membantu mengatasi problem kerja, namun hal itu hanyalah bantuan sesaat dan masyarakat dihadapkan pada persoalan pelik yang tidak kunjung terurai, yakni kesejahteraan dan kemiskinan.
Masyarakat pasti ingin sejahtera, kebutuhan hidup terpenuhi, mendapat pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan rasa aman yang jauh dari kriminalitas. Setiap manusia pada dasarnya tidak ingin hidup menderita.
