Peristiwa ini menunjukan potret buruknya negara dalam mengurusi rakyatnya yang belum mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya dan ditambah angka kemiskinan masih terus melonjak.
Hal ini dapat terjadi tak lain disebabkan oleh asas sekulerisme, memisahkan agama dalam kehidupan yang diterapkan di negeri ini. Sehingga semua aturan dibuat berdasarkan untung rugi bukan berdasarkan kemaslahatan rakyat.
Dengan adanya Kartu Prakerja ini, menunjukkan bahwa penguasa telah berlepas tangan dalam mengurusi rakyatnya. Pemerintah hanya menyediakan fasilitator namun tidak menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya dan jika pun ada, lapangan itu diberikan kepada TKA (Tenaga Kerja Asing) yang telah bebas keluar masuk di dalam negeri ini.
Pendidikan di negeri ini mahal dan setiap tahunnya mengalami kenaikan membuat pendidikan tidak dapat dijangkau oleh mereka yang kurang mampu.
Beasiswa pun diberikan harus ditempuh dengan berbagai administrasi yang sangat rumit. Sehingga inilah yang menjadi alasan pemerintah lebih mengambil TKA dibandingkan pekerja dalam negeri.
Selain itu, tak ada jaminan di hari tua nanti yang membuat rakyat harus bersusah payah mencari kerja seperti kesehatan gratis yang menjadi hal vital dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
Sejatinya negara wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara murah bahkan gratis kepada rakyat. Inilah prinsip kepengurusan rakyat (riayah suunil umat) dalam Islam.
Berbeda dengan sistem aturan hari ini kapitalisme sekulerisme yang memadang segala sesuatu berdasarkan asas manfaat, untung dan rugi. Dalam Islam solusi yang diberikan mengakar tuntas dalam setiap problem kehidupan hari ini. Tak terkecuali pada Kartu Prakerja ini.
