PALU – Sektor pendidikan menerima pukulan hebat dari gempa dan tsunami, khususnya di Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Mutong. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan kelas darurat.
Tidak banyak yang bisa dilakukan Hikmawati, warga Balaroa, Palu yang mengungsi akibat gempa dan tsunami, Jumat (28/9) pekan lalu.
Tentu saja dia dan para tetangganya membutuhkan bantuan logistik secepatnya. Namun, lebih dari itu, mereka ternyata juga khawatir melihat kondisi anak-anak yang tak memiliki kegiatan jelas.
“Anak-anak belum bisa sekolah sampai saat ini, saya juga belum berani menengok ke rumah saya,kan rumah saya di bawah. Untuk anak-anak belum bisa sekolah, karena hancur sekolahnya,” kata Hikmawati.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat, ada 2.736 sekolah terdampak gempa dan tsunami.
Angka itu merupakan jumlah keseluruhan yang mengalami kerusakan tetapi belum diklasifikasi tingkat keparahannya, mulai dari hancur total hingga rusak ringan.
Sigi mencatat jumlah kerusakan tertinggi dibandingkan dengan Palu, Donggala dan Parigi Mutong.
Di kawasan Balaroa, Palu Barat, yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerusakan tertinggi, tiga sekolah dasar yang ada hancur total semua.
Afida, guru di salah satu sekolah itu mengatakan, seluruh siswa sekolah itu tidak mungkin mengakses pendidikan dalam waktu dekat.
“Di sini ada tiga sekolah dasar yang hancur, SD Negeri Balaroa, SD Inpres Balaroa dan SD Inpres Perumnas, dan sekitar 800 siswa yang tidak bisa sekolah sampai saat ini. Saya sendiri guru di SD Negeri Balaroa,” kata Afida.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendy di Yogyakarta, Rabu (3/10) pagi memastikan pemerintah akan segera membangun kelas darurat.
Prinsipnya, kata Muhajir, pendidikan tidak boleh berhenti karena bencana seperti gempa dan tsunami ini. Namun, karena berada dalam keadaan darurat, kondisi ini dapat dimaklumi.
Justru kegiatan belajar penting sebagai bagian menghapus trauma anak-anak.
“Yang penting mereka masuk sekolah dulu, kalaupun pelajaran belum berjalan baik, adakan saja kegiatan rekreatif sambil menghibur dan memulihkan kondisi psikologis mereka,” ujar Muhajir.
Kemendikbud telah memiliki sebuah tim khusus terkait penyembuhan trauma, baik bagi siswa maupun guru-guru mereka.
Tim ini akan segera diterjunkan ke Sulawesi Tengah, termasuk sebagian anggota tim saat ini masih bekerja di Lombok dalam program yang sama.
Guru-guru di lokasi bencana juga akan menerima tunjangan khusus. Nilainya masih dihitung, disesuaikan dengan kemampuan pemerintah.
Sedangkan para siswa akan menerima bantuan peralatan sekolah. Bantuan ini akan dikirim hari Sabtu (7/10) menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU.
Muhajir menyampaikan data, lebih dari 100 ribu siswa berikut 20 ribu guru terdampak gempa dan tsunami. Sebagian guru bahkan masih berstatus hilang hingga Rabu, dan kementerian yang dipimpinnya terus melakukan pencarian dan pendataan.
Menjawab pertanyaan apakah sekolah di kawasan rawan akan direlokasi, Muhajir menyatakan jika diharuskan maka langkah tersebut akan diambil.
Pembangunan kembali sekolah-sekolah akan menjadi tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sedangkan sekolah yang mengalami kerusakan ringan akan ditangani Kemendikbud.
Ada tiga tahap yang akan dilewati dalam proses ini. Untuk saat ini, kementerian akan membangun kelas darurat yang menggunakan standar UNICEF.
Kemudian pemerintah melalui Kementerian PUPR akan membangun sekolah darurat setidaknya dalam tiga bulan. Tahap terakhir adalah membangun kembali sekolah permanen, yang biasanya membutuhkan waktu setahun.
“Sabtu saya akan ke sana untuk memastikan, mengecek langsung di lapangan, kita akan cek tingkat kerusakannya, kemudian kita prioritaskan untuk kegiatan belajar harus segera dimulai apapun kondisinya”
“Kelas darurat dalam bentuk tenda akan kita utamakan, kemudian bantuan peralatan sekolah, terus guru akan kita kumpulkan, kita berimotivasi agar segera mengajar,” kata Muhajir Effendy.
Kemendikbud menyarankan kelas darurat dibangun di dekat sekolah yang hancur. Langkah ini untuk menjaga psikologis siswa agar mereka merasa kembali ke sekolah.
Pemerintah pusat sendiri menjanjikan akan terlibat dalam seluruh proses, meski sebenarnya banyak kewenangan telah dilimpahkan ke daerah. [VOA/shar]
