OPINI—Pendidikan sejatinya hak dasar bagi setiap anak bangsa, namun realitanya pendidikan selalu menuai problem yang tidak berkesudahan. Akses yang sulit, fasilitas yang tidak memadai, harga kebutuhan sekolah yang mahal dan lain sebagainya.
Banyak anak tidak bersekolah sebab faktor ekonomi dan harus membantu orangtua bekerja mencari nafkah. Sebagaimana diungkap oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Tatang Muttaqin mengatakan faktor ekonomi dan membantu orang tua mencari nafkah menjadi penyumbang terbanyak pada tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia.
Angka ATS yang disebabkan oleh faktor ekonomi adalah sebanyak 25,55 persen dan mencari nafkah sebanyak 21,64 persen (tirto, 19/5/2025)
Berbagai intervensi seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah digulirkan oleh negara. Namun, faktanya upaya ini tidak menyelesaikan persoalan. Toh tetap saja masih banyak yang tidak mampu bersekolah. Mirisnya, solusi ini kerap kali tidak tepat sasaran.
Untuk menutupi celah intervensi tersebut negara kini mengagas sekolah rakyat yang disebut sebut bertujuan mengentaskan kemiskinan. Padahal kemiskinan tidak bisa dilihat dari pendidikan saja, melainkan merupakan persoalan multidimensi. Selain sekolah rakyat, negara juga menggagas sekolah unggulan garuda yang diperuntukkan bagi pelajar prestatif di desa terpencil.
Pertanyaannya, apakah dengan mengkotak kotakkan sekolah mampu menyolusi masalah pendidikan saat ini? Bukankah justru akan menambah lebar jurang kesenjangan pendidikan?
Mestinya negara menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan merata. Tidak ada diskriminasi antara yang mampu, kurang mampu, prestatif maupun kurang prestatif. Semuanya berhak atas pendidikan yang layak.
Berbagai langkah selama ini telah ditempuh oleh negara namun kekisruhan di dunia pendidikan tak kunjung usai. Ini menandakan bahwa masalah pendidikan sudah masuk ranah sistemik yang tidak bisa diselesaikan dengan solusi tambal sulam.
Cengkeraman Kapitalisme
Masalah pendidikan sejatinya ditopang atas tiga aspek penting yakni kurikulum, sistem ekonomi, dan politik. Kesemuanya masih berkiblat pada sistem kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan.
Kurikulum pendidikan dalam kapitalisme senantiasa berubah seiring bergantinya pemangku kebijakan, kendati orientasinya tetap sama yakni menghasilkan output pekerja yang akan mengisi kebutuhan pasar tenaga kerja namun menanggalkan nilai-nilai agama dan moral. Betapa banyak anak bangsa yang mentereng di bidangnya tetapi kerap melakukan penyimpangan.
Sistem ekonomi yang rapuh tak mampu menopang pendidikan secara maksimal. Sebab kebebasan kepemilikan merupakan hal niscaya dalam kapitalisme. Jamak kita jumpai aset strategis negara diprivatisasi. lapangan pekerjaan yang sulit serta harga berbagai kebutuhan melangit.
Meski pemerintah mengeklaim sekolah negeri ‘gratis’, komersialisasi pendidikan masih terus dijumpai. Seperti pembayaran iuran komite, lembar kerja siswa, kegiatan ekstrakurikuler dan study tour berbayar yang tidak mempertimbangkan ekonomi orangtua siswa.
Menjamurnya sekolah swasta dengan embel embel ‘unggulan’ atau ‘internasional’ memasang biaya masuk dan SPP yang tinggi jelas tidak mampu dijangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Jadilah pendidikan dalam kapitalisme bukan lagi hak dasar tetapi hak istimewa.
Kelalaian negara dalam menjalankan kewajibannya di bidang pendidikan ialah buah sistem kapitalisme sekuler yang cenderung tidak memandang rakyatnya sebagai tanggung jawab yang harus diurus, kebijakan yang dikeluarkan kerap kali tidak berorientasi pada kebutuhan rakyat, melainkan kebijakan yang penuh dengan pencitraan demi memuluskan kepentingan segelintir pihak.
Kegemilangan Pendidikan dalam Islam
Islam adalah satu satunya alternatif solusi dalam menyelesaikan berbagai problematika kehidupan, termasuk pendidikan. Sistem pendidikan Islam menggunakan kurikulum berlandaskan akidah Islam, pelajar dibentuk menjadi manusia manusia berkepribadian Islam dan profesional di bidangnya.
Pendidikan yang berkualitas ditopang oleh sistem ekonomi yang sehat lagi kuat. Pembagian sistem kepemilikan jelas. Aset startegis seperti sumber daya alam haram diprivatisasi, melainkan dikelola oleh negara kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan.
Termasuk pendidikan,kesehatan, dan keamanan. Negara menyediakan lapangan pekerjaan yang layak baik para pencari nafkah.
Harga kebutuhan pun mudah dijangkau bahkan gratis. Semua kesejahteraan ini tak lepas dari sistem politik Islam yang memandang bahwa politik adalah mengurusi kemaslahatan umat. Sebab umat merupakan tanggung jawab negara.
Penguasa dalam hal ini khalifah akan senantiasa menerapkan kebijakan sesuai syariat bersebab kesadarannya akan tanggung jawab yang tidak hanya dipikul di dunia tetapi juga dipertanggung jawabkan di hari akhir kelak.
Biarlah sejarah berbicara, bahwa peradaban Islam dulu pernah berjaya selama kurang lebih empat belas abad lamanya. Peradaban yang mampu mencetak generasi terbaik seperti Ibnu Sina, Al khawarizmi, Fatima Al Fihri, Al Farabi, Al Kindi dan lain lain.
Sejarawan Amerika, penulis The Story of Civilization , Will Durant mengatakan bahwa “Para khalifah telah memerintah dengan adil dan bijaksana… Ilmu pengetahuan berkembang pesat di bawah naungan Islam saat Eropa tenggelam dalam kegelapan.”
Will Durant mengakui bahwa dunia Islam berada jauh di depan Eropa dalam sains, filsafat, dan budaya ketika Barat masih dalam masa Dark Ages.
Kini saatnya umat Islam tidak hanya bernostalgia pada masa lalu, tetapi mulai menata masa depan pendidikan berdasarkan sistem yang telah terbukti unggul: Islam yang kaffah dalam naungan khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam. (*)
Penulis: Nurhidayah Gani
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
