OPINI—Miris, program andalan pemerintah yakni makan bergizi gratis (MBG) menuai banyak kekacauan. Betapa tidak, kasus keracunan tak berhenti mewarnai perjalanan program ini sejak diluncurkannya di bulan Januari. Hingga di bulan Mei, dilansir dari Tempo (14/5/2025) kasus teranyar terjadi di Kota Bogor, terhitung 210 pelajar mengalami gejala keracunan dari tingkat TK hingga SMP.
Sebelum keracunan massal di Bogor, Presiden Prabowo Subianto pernah menerbangkan optimisme yang bernuansa kurang empati kepada publik. Menurutnya program MBG ini berhasil dilihat dari jumlah penerima manfaat lebih banyak dari pada yang mengalami keracunan. Padahal angka yang dilaporkan bukan sekadar angka tetapi nyawa manusia.
Lebih parahnya lagi, alih-alih segera mengevaluasi dan memberikan solusi terbaik, negara melalui Badan Gizi Nasional (BGN) justru berencana akan melibatkan pihak asuransi sebagai bentuk kompensasi. Apakah langkah ini tepat? Mengapa Program andalan ini justru bersua banyak permasalahan?
Asuransi Bukan Solusi Tapi Bentuk Komersialisasi
Rencana menggandeng para pihak asuransi nasional menggambarkan ketidakmampuan negara dalam mengurus rakyatnya. Pihak ketiga selalu dilibatkan. Padahal dengan skema asuransi, anggaran MBG akan terserap oleh premi yang harus dibayar ke perusahaan. Jika terjadi masalah (misal keracunan), barulah asuransi mengganti biaya perawatan.
Jadi, alih-alih fokus memastikan makanan berkualitas, ada pihak ketiga (perusahaan asuransi) yang mengambil keuntungan dari program. Hal senada disampaikan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios Bima Yudhistira, bahwa konsep asuransi yang direncanakan tidak tepat, justru berpotensi terjadi komersialisasi bantuan sosial. Alih-alih membuat standarisasi yang aman dan pengawasan yang ketat skema ini justru akan membebani anggaran dan mengurangi manfaat program.
Hal ini sebenarnya lumrah terjadi akibat sistem kehidupan yang mengakar di negeri ini yakni kapitalisme sekuler. Sistem ini meniscayakan profit di atas segalanya, alih alih mengurusi rakyatnya dengan sepenuh hati, negara hanya hadir sebagai regulator menjembatani para pengusaha melancarkan bisnisnya. Jadilah perkongsian mesra antara penguasa dan pengusaha.
Menyelami Akar Persoalan MBG
Mencegah stunting dan memperbaiki gizi generasi yang menjadi tujuan dari program MBG ini sejatinya hanyalah persoalan cabang yang lahir dari kemiskinan struktural yang menimpa bumi pertiwi.
Sistem kapitalisme dengan asas kebebasan kepemilikannya menjadikan kekayaan hanya berputar pada segelintir orang saja, distribusi ekonomi dan kesejahteraan menjadi tidak merata, alhasil ketimpangan sosial semakin nyata. Privatisasi aset strategis dari sumber daya alam oleh pihak swasta maupun asing menjadi lumrah dilakukan. Rakyat hanya kebagian remah-remahnya saja bahkan dampak buruk akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu rakyat kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas, lapangan pekerjaan yang sulit, hingga harga berbagai kebutuhan melambung tinggi menjadi bukti lalainya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Selama sistem kapitalisme menjadi pijakan negara dalam mengambil kebijakan, mustahil rakyat keluar dari rantai kemiskinan.
Islam Bertanggung Jawab terhadap Rakyatnya
Islam bukan hanya agama ritual tetapi juga terdiri atas seperangkat aturan dalam menjalani kehidupan. Aturan sempurna lagi paripurna yang berasal dari Pencipta mampu menyolusi berbagai persoalan hidup, termasuk kemiskinan. Negara akan memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya melalui tata kelola yang adil dan bertanggung jawab. Sebagaimana sabda Rasulullah “Seorang imam (pemimpin) adalah bagaikan pengembala, dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR Bukhari).
Melalui sistem kepemilikan yang jelas, tidak akan ada celah bagi individu maupun swasta untuk menguasai aset strategis negara. Sumber daya alam termasuk ke dalam kepemilikan umum yang hanya boleh dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat berupa layanan pendidikan, kesehatan, dan berbagai fasilitas lainnya.
Tak hanya itu, negara akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan memastikan harga berbagai kebutuhan terjangkau. Jelas, melalui aturan sempurna ini kesejahteraan yang adil dan merata dapat dirasakan oleh rakyat.
Alhasil masalah stunting dan kekurangan gizi sulit dijumpai dalam sistem Islam. Terbukti peradaban Islam mampu menguasai dua pertiga belahan dunia selama kurang lebih empat belas abad lamanya. Wallahu a’lam. (*)
Penulis: Nurhidayah Gani (Aktivis Muslimah)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
