OPINI – Berkat Perppu Corona pemerintah untuk ketiga kalinya kembali mengubah outlook defisit APBN tahun 2020 dari 6,27 persen menjadi 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pelebaran defisit fiskal ini merupakan implikasi dari outlook shortfall pendapatan negara yang masih jauh dari ekspektasi. Di satu sisi, tingginya kebutuhan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memaksa pemerintah menambalnya dengan meningkatkan jumlah pembiayaan di dalam APBN. Bertambahnya alokasi belanja negara ini kemudian memicu pembengkakan outlook pembiayaan.

Jika skema outlook anggaran sebelumnya mematok defisit di angka Rp1.028,5 triliun, skema terbaru menjadi Rp1.039,2 triliun (finance.detik.com).

Dengan menurunnya nilai pemasukan negara selama wabah Covid-19, maka tak ada solusi lain selain membuka keran utang luar negeri. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan tingginya kebutuhan utang dalam APBN pandemi ini akan mencapai 37,6 persen pada 2020 dan pada 2023 tembus di angka 38,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)(ekonomi.bisnis.com).

Maka gali lubang utang untuk menutup defisit tak terhindarkan. Utang Tabiat Negara Kapitalis Soekarno berkata “go to hell with your aid” kepada AS melalui pidato 17 Agustus 1965 dan mengakhiri kerjasama dengan IMF (termasuk dengan Bank Dunia)(nationalgeographic.grid.id). Penolakan Presiden Soekarno terhadap tawaran utang dengan sebutan bantuan merupakan reaksi wajar, karena niat terselubung dari kontrak utang yang jelas merugikan negara.

Namun, seiring berjalannya waktu dan ketidakmampuan mengelola negara menjadikan negeri +62 mau tidak mau terjerat kapitalisme. Sistem kapitalisme menjadikan utang sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan defisit anggaran negara. Sekalipun dengan dalih “batas aman utang” yang ternyata sewaktu-waktu mudah saja diubah oleh Pemerintah.

Sejatinya, isu lemahnya ekonomi Indonesia telah terhembus kencang di awal tahun 2020. Bahkan jumah utang negara sudah lebih dari Rp. 6000 triliun. Ditambah lagi dengan pandemi Covid-19 dengan banyaknya aktifitas ekonomi yang mandek, semakin lebarlah defisit. Diakibatkan pintu pemasukan negara banyak yang terpaksa tutup dan pembiayaan negara semakin bertambah. Solusi kapitalisme dalam mengatasi defisit anggaran tidak jauh-jauh dari menambah nilai pajak yang semakin mencekik rakyat, berutang dan opsi terakhir adalah mencetak mata uang.

Setiap pilihan dari solusi kapitalisme tersebut hanya berujung merugikan pihak lain dan menambah masalah baru. Bisa diduga bahwa jalan yang ditempuh adalah dengan utang asing baru maupun penerbitan surat utang Negara. Keduanya memiliki dampak buruk dan bahaya bagi fundamental ekonomi maupun kemandirian bangsa.

Agar terbebas dari solusi buntung ala kapitalisme maka negeri ini seharusnya melihat suatu tatanan sistem kehidupan baru yang telah terbukti kejayaannya. Mengapa demikian?, karena sistem ekonomi Islam memiliki strategi jitu dalam menghadapi defisit negara tanpa harus utang kepada negara lain yang berdampak merugikan negara sendiri. Ragil Rahayu, memaparkan tiga strategi Islam dalam menghadapi defisit yaitu,
Pertama, meningkatkan pendapatan.

Ada 4 (empat) cara yang dapat ditempuh:

(1) Mengelola harta milik negara. Misalnya saja menjual atau menyewakan harta milik negara, seperti tanah atau bangunan milik negara. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw. di Tanah Khaibar, Fadak, dan Wadil Qura. Khalifah boleh juga mengelola tanah pertanian milik negara, dengan membayar buruh tani yang akan mengelola tanah pertanian tersebut. Semua dana yang yang diperoleh dari pengelolaan harta milik negara di atas akan dapat menambah pendapatan negara. Namun harus diingat, ketika negara berbisnis harus tetap menonjolkan misi utamanya melaksanakan kewajiban ri’ayatus- syu’un.

(2) Melakukan hima pada sebagian harta milik umum. Yang dimaksud hima adalah pengkhususan oleh Khalifah terhadap suatu harta untuk suatu keperluan khusus, dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lainnya. Misalkan saja Khalifah melakukan hima pada tambang emas di Papua untuk keperluan khusus, misalnya pembiayaan pandemi Covid-19. Rasulullah saw. pernah menghima satu padang gembalaan di Madinah yang dinamakan An-Naqi’, khusus untuk menggembalakan kuda kaum Muslim.

(3) Menarik pajak (dharibah) sesuai ketentuan syariah. Pajak hanya dapat ditarik oleh Khalifah ketika ada kewajiban finansial yang harus ditanggung bersama antara negara dan umat.

(4) Mengoptimalkan pemungutan pendapatan. Kedua, menghemat pengeluaran. Cara kedua untuk mengatasi defisit anggaran adalah dengan menghemat pengeluaran, khususnya pengeluaran-pengeluaran yang dapat ditunda dan tidak mendesak.

Ketiga, berutang (istiqradh). Khalifah secara syar’i boleh berutang untuk mengatasi defisit anggaran, namun tetap wajib terikat hukum-huk4um syariah. Haram hukumnya Khalifah mengambil utang luar negeri, baik dari negara tertentu, misalnya Amerika Serikat dan Cina, atau dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Alasan keharamannya ada 2 (dua): utang tersebut pasti mengandung riba dan pasti mengandung syarat syarat yang menghilangkan kedaulatan negeri yang berutang.
Khalifah hanya boleh berutang dalam kondisi ada kekhawatiran terjadinya bahaya (dharar) jika dana di baitulmal tidak segera tersedia.

Kondisi ini terbatas untuk 3 (tiga) pengeluaran saja, yaitu: (1) untuk nafkah fuqara, masakin, ibnu sabil, dan jihad fi sabilillah; (2) untuk membayar gaji orang-orang yang memberikan jasa atau pelayanan kepada negara seperti pegawai negeri, para penguasa, tentara, dll; (3) untuk membiayai dampak peristiwa-peristiwa luar biasa, seperti menolong korban gempa bumi, banjir, angin topan, kelaparan, dll.

Pada tiga macam pengeluaran ini, jika dana tidak cukup di baitulmal, pada awalnya Khalifah boleh memungut pajak. Jika kondisi memburuk dan dikhawatirkan dapat muncul bahaya (dharar), khalifah boleh berutang (muslimahnews.com).

Maka dapat dengan jelas kita lihat perbedaan tawaran solusi antara Islam versus kepitalisme. Islam dengan nyata memberikan solusi solutif tanpa perlu mengorbankan negara dengan jerat utang bahkan menjadikannya opsi terakhir dalam strateginya.

PENULIS ; Muflihana, S.Pd. (Aktivis Muslimah)

Artikel Ini Merupakan Kiriman Publik, Seluruh Isi/Gambar merupakan Tanggung Jawab Penulis