MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah membuka secara resmi Jambore Inovasi Pelayanan Publik dirangkaikan dengan penandantanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (25/4/2019).
Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Nurdin Abdullah,mengatakan, pelaksanaan Jambore ini merupakan momentum mewujudkan gerakan “one agency one innovation” sebagai bagian dari upaya percepatan pencapaian pelayanan publik berkualitas.
“Jambore ini Memperkuat komitmen bersama untuk menumbuhkembangkan Inovasi Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan,secara berkelanjutan dan mendokumentasikan inovasi berkualitas sebagai data base untuk direplikasi.Kata Nurdin.
Gubernur sulsel lebih jauh mengatakan,MoU tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditandatangani langsung secara digital oleh Kepala BSSN, Djoko Setiadi,menjadi upaya membangun keamanan siber.
“Salah satu prioritas BSSN dalam membangun keamanan siber adalah melakukan kemitraan nasional dan internasional. Kerjasama antara BSSN dan Pemprov Sulsel hari ini merupakan salah satu perwujudan prioritas tersebut,” kata Nurdin Abdullah.
“Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kokoh dalam mewujudkan hubungan kerja sama yang efisien dan efektif untuk memperoleh manfaat optimal terkait peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, pertukaran informasi, pengamanan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik,”Lanjutnya.
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Rinaldy dengan 25 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Sesulsel.
Kerja sama ini merupakan tekad bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan transparan melalui pemanfaatan sertifikat elektronik.
Acara ini juga diisi dengan Talk Show, dengan tema Dukungan Kebijakan Pemerintah terhadap Inovasi Pelayanan Publik dan Strategi Replikasi serta Kelas Inovasi yang menyediakan kelas Workshop inovasi pelayanan publik.
Hadir dalam acara tersebut Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB RI, Prof. Diah Natalisa, unsur Kementerian/Lembaga terkait, Region Sulawesi, Lembaga Donor, Mitra Pembangunan, CSO dan Media tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota, Gubernur Sulsel, Wakil Gubernur Jawa Timur, seluruh Bupati dan Wakil Bupati se-Sulsel.
Dalam acara ini ditampilkan Galery Inovasi pelayanan publik yang memamerkan produk-produk, booklet, lefleat tentang Inovasi Pelayanan Publik. Sebanyak 17 peserta pameran yang berasal dari 4 lembaga mitra pembangunan, 4 OPD provinsi dan 9 Kabupaten/kota memamerkan produk inovasinya. [*]
