SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Polda Sulsel Ungkap 62 Kasus Curanmor, 59 Tersangka Ditangkap dan 55 Kendaraan Disita • Presiden Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional 2026 kepada 19 Tokoh, Ada Jenderal M Jusuf • Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat dari Polri Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal • Munafri Siapkan Jalan Sambung 3 Kilometer Buka Akses Romang Tangayya • Kebakaran Dua Rumah di Bitowa Makassar, Seorang Perempuan Alami Luka Bakar • DWP Kemnaker: Perempuan Pahlawan Ekonomi Bangsa • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Polda Sulsel Ungkap 62 Kasus Curanmor, 59 Tersangka Ditangkap dan 55 Kendaraan Disita • Presiden Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional 2026 kepada 19 Tokoh, Ada Jenderal M Jusuf • Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat dari Polri Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal • Munafri Siapkan Jalan Sambung 3 Kilometer Buka Akses Romang Tangayya • Kebakaran Dua Rumah di Bitowa Makassar, Seorang Perempuan Alami Luka Bakar • DWP Kemnaker: Perempuan Pahlawan Ekonomi Bangsa •
Sulsel

Sulsel Jadi Lokasi Uji Publik Standar Layanan Perlindungan Perempuan & Anak

475
×

Sulsel Jadi Lokasi Uji Publik Standar Layanan Perlindungan Perempuan & Anak

Sebarkan artikel ini
Sulsel Jadi Lokasi Uji Publik Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
Hj. Fitriah Zainuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB).

MAKASSAR—Provinsi Sulsel menjadi lokasi Uji Publik Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, yang akan menjadi standar bagi pelaksanaan layanan pada UPTD PPA Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Hj. Fitriah Zainuddin saat membuka kegiatan Uji Publik  Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di hotel Imperial Aryaduta Makassar, Selasa (8/6).

Di jelaskan, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah No.23  Tahun 2014 merupakan Urusan Konkuren yang pelaksanaannya dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Urusan Pemberdayaan Perempuan adalah Urusan Wajib, artinya wajib diselenggarakan oleh Daerah, sama halnya dengan urusan Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Tenaga Kerja. Salah satu Kewenangan yang diatur adalah Kewenangan Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan & Anak (UPTD),” terangnya.

Dalam Pasal 22, Ayat (1) Peraturan Menteri (Permen) PPPA No 4/2018 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas memberikan layanan kepada Perempuan dan Anak yang mengalami masalah, UPTD-PPA harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri (Permen).

“Saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang menyusun  Standar Layanan  dan sebelum di sahkan dalam bentuk Peraturan Menteri terlebih dahulu di Uji Publik, termasuk salah satunya di laksanakan di Sulawesi Selatan,” sebutnya.

Fitriah Zainuddin berharap semua peserta yang hadir mewakili Lembaga dan Institusinya dapat berkontribusi memberikan masukan terhadap draft ini

“Saya percaya Bapak/Ibu yang hadir mewakili masing-masing Lembaga dan Institusinya telah memiliki pengalaman masing-masing di bidangnya dan saya berharap, Bapak/Ibu dapat berkontribusi memberikan masukan terhadap draft ini,” tuturnya.

Ia berharap, kegiatan ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat. “Semoga Acara hari ini dapat menghasilkan apa yang kita harapkan bersama, dan  dapat memberi manfaat kepada masyarakat luas,” tutupnya. (*)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com