MAKASSAR—Swinburne University of Technology, bekerja sama dengan Pusat Studi Kebencanaan LPPM Universitas Hasanuddin dan Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, menginisiasi program untuk penguatan informasi masyarakat pesisir Sulawesi Selatan melalui platform digital partisipatif.
Program ini didukung oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)-Australia Indonesia Institute dan bertujuan mengembangkan Digital Commons, platform digital kolaboratif yang memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan sosial di wilayah pesisir.
Dr. Misita Anwar, dosen asal Indonesia di Swinburne University dan inisiator program ini, menjelaskan bahwa Digital Commons dirancang dengan pendekatan commons, yang menekankan demokrasi dalam pengelolaan, keterlibatan komunitas, dan akses terbuka.
Nantinya, platform Digital Shores akan hadir dalam bentuk aplikasi mobile yang menyajikan informasi serta fitur sesuai kebutuhan komunitas pesisir.
“Aplikasi ini memungkinkan nelayan untuk berperan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut,” ujar Dr. Misita.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi komunitas pesisir serta pentingnya partisipasi mereka dalam kegiatan sosial-ekonomi.
Hasil program ini diharapkan menghasilkan model platform digital yang dapat diadopsi oleh berbagai organisasi untuk pelestarian lingkungan dan penyebaran pengetahuan.
Rekomendasi berbasis bukti juga akan memperkuat peran nelayan dalam pengambilan keputusan yang mendukung keadilan sosial dan lingkungan di wilayah pesisir.
Nirwan Dessibali, Direktur Eksekutif YKL Indonesia, menyoroti bahwa salah satu tantangan utama di wilayah pesisir adalah minimnya informasi digital yang bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Sebagai langkah awal, YKL Indonesia telah mengumpulkan data dengan mewawancarai nelayan, perempuan pesisir, dan masyarakat umum di Pulau Barrang Caddi, Galesong Kota, dan Galesong Selatan di Kabupaten Takalar.
Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala desa, penyuluh, dan Dinas Perikanan setempat.
Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin, Ilham Alimuddin, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat ketahanan masyarakat pesisir terhadap risiko bencana, perubahan iklim, dan cuaca ekstrem.
“Kami berharap aplikasi ini bisa memperkuat resiliensi masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana,” jelas Ilham.
Program ini mendapatkan apresiasi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Muhammad Ilyas, yang menegaskan pentingnya digitalisasi di wilayah pesisir untuk membantu menjawab berbagai tantangan.
Ia menyampaikan dukungan Pemprov Sulsel terhadap program ini sebagai langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran informasi bagi masyarakat pesisir.
Program ini secara resmi diluncurkan pada 18 Juli lalu di Kantor DKP Sulsel, dengan dihadiri oleh berbagai perwakilan DKP Sulsel, Universitas Hasanuddin, Dinas Perikanan, penyuluh perikanan, nelayan, perangkat desa, dan NGO dari Barrang Caddi dan Galesong. (*)
