MAKASSAR – Wakil Gubernur provinsi sulsel Menerima Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI bidang Agama dan Sosial untuk mendapatkan saran dan masukan mengenai RUU Tentang Penanggulangan Bencana.di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jum’at (2/10/2020).

Dihadapan Panja Komisi VIII DPR RI Wagub sulsel Menekankan agar Indonesia memiliki UU spesifik yang mengatur tentang kebencanaan seperti mengatur kriteria penerapan status darurat bencana alam dan non alam.

“Saya berharap UU spesifik yang mengatur tentang kebencanaan seperti mengatur kriteria penerapan status darurat bencana alam dan non alam.kajian, Edukasi/Simulasi Fire drill Kebencanaan, Pencegahan, Mitigasi, Penanganan/Pemulihan, Alokasi/Realokasi anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perbendaharaan dll; SOP, Satgas dan Matrix Tupoksi dan Timeline; serta Inventaris dan sarana pendukung.”Ungkapnya.

Ia berharap kedepannya jika terjadi bencana,recofusing anggaran bisa dilakukan tanpa persetujuan DPR.

“Kita harap nantinya untuk masalah refocusing, jika terjadi bencana, maka Pemerintah bisa lakukan refocusing APBN/APBD jika dibutuhkan dan BTT (Bantuan tidak terduga) tidak mencukupi, bisa melakukan refocusing tanpa persetujuan DPR lagi,”Harapnya.

Wagub sulsel Juga Mengaku upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencegah dan menangani pandemi Covid-19.

“Intervensi Pemprov Sulsel baik dari hulu dan hilir terus dilakukan, Mulai dari peningkatan RS rujukan Covid-19, massif tes dengan menghadirkan laboratorium PCR di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta menghadirkan program Duta Wisata Covid-19.Dengan menkarantina bagi ODP, OTG di Kabupaten/Kota untuk dibawa di Makassar di isolasi di hotel-hotel.”Ucapnya.

Lebih jauh Orang Nomor dua disulsel ini mengaku beberapa kasus bencana alam di Sulawesi Selatan seperti bencana banjir bandang di Luwu Utara yang membuat 14 ribu warga harus mengungsi.

“Seperti bencana banjir bandang di Luwu Utara yang membuat 14 ribu warga harus mengungsi,kita buat hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara),Bencana di Kabupaten Jeneponto longsor dan menimbung rumah dan Kabupaten Bantaeng terjadi banjir dan merusak infrastruktur.Semuanya direspon dan ditangani dengan cepat,”Tambahnya.

Ia menambahkan kehadiran DPR RI ini sangat antusias, untuk membahas terkait masukan-masukan untuk pembahasan Rancangan Undang-undang penanggulangan bencana. Yang akan memperbaharui UU Nomor 24/2007, mengingat bencana non alam seperti pandemi Covid-19 belum termasuk didalamnya.

“Kami tentu sangat antusias dengan kehadiran Panja Komisi VIII DPR RI,untuk pembahasan Rancangan Undang-undang penanggulangan bencana. Yang akan memperbaharui UU Nomor 24/2007, mengingat bencana non alam seperti pandemi Covid-19 belum termasuk didalamnya.Serta tentunya Bencana-bencana alam yang tidak bisa diprediksi dan menjadi ujian,harus bisa diwaspadai dengan mitigasi bencana.”Tutupnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ihsan Yunus mengatakan UU Nomor 24/2007 harus direvisi untuk disesuaikan dengan kondisi terkini.Seperti bencana non alam yaitu pandemi covid-19 yang belum ada landasan hukumnya.

“Kunjungan Panja Komisi VIII DPR RI ini untuk mendengarkan masukan-masukan dari OPD, serta lembaga-lembaga dan Civitas Akademika untuk RUU Penanggulangan Bencana.Terkait revisi UU Nomor 24/2007 untuk disesuaikan dengan kondisi terkini.”Ucapnya.

Ia pun mengapresiasi inovasi Pemprov Sulsel dalam menangani pandemi covid-19.

“Saya senang dengan Program Duta Wisata Covid-19. Baru saja dilakukan BNPB untuk memberikan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri, ternyata Sulsel lebih duluan dan selalu terdepan,”Pungkasnya.

Rombongan panja komisi VIII teridiri dari Ketua Tim yang juga selaku Wakil Ketua Komisi, M. Ihsan Yunus dan Moekhlas Sidik beserta Anggota Komisi yakni John Kenedy Azis,Jefry Romdonny,Lisda Hendrajoni, Maman Imanul Haq,Buchori Yusuf serta M. Ali Taher. [*]