MAKASSAR—Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, menerima kunjungan audiens Unicef, di ruang kerjanya, di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 7 Juni 2023.
Andi Darmawan mengungkapkan, kedatangan tim Unicef ke Sulsel untuk mengevaluasi program-program yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan hal-hal yang berkaitan dengan perlakuan terhadap anak.
“Jadi evaluasi berlangsung untuk melihat sejauh mana program yang sudah berjalan yang dilaksanakan pada sejumlah kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan,” katanya.
Terkait dengan dukungan pemerintah terhadap kampanye perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan, Andi Darmawan menegaskan, pemerintah akan memberikan dukungan dengan masssif melakukan sosialisasi melalui pemasangan stiker, pamflet, dan media kampanye lainnya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, upaya lain yang akan intens dilakukan pemerintah yakni dengan menyelipkan sosialisasi atau kampanye dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.
“Ada hal yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan kampanye itu di setiap acara yang dilakukan oleh pemprov dengan menginformasikan dampak negatif pemanfaatan anak dan memberikan edukasi upaya menjaga anak. Salah satunya agar tidak terlena dengan adanya pengaruh buruk media sosial,” ucapnya.
Dari sisi penganggaran, Andi Darmawan berharap kedepannya ada pembiayaan langsung dari pemerintah yang dimulai pada tahun ini dan juga pada tahun 2024 mendatang untuk kegiatan sosialisasi dampak kekerasan terhadap anak. Baik itu melalui penempelan stiker hingga diskusi terbatas kepada kelompok masyarakat yang akhirnya peserta diskusi tersebut akan menjadi wadah penyebarluasan kepada masyarakat lainnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Unicef Sulawesi dan Maluku, Henky Widjaja, mengatakan, pertemuan tersebut membahas kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, terkait Program Perlindungan Anak yang dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah provinsi dengan Unicef.
“Kami juga melaporkan bahwa kami barusan melakukan kunjungan program pesantren ramah anak dan juga beberapa program lain berkait dengan perlindungan anak, terkait juga pencegahan perkawinan anak dan sebagainya,” ucapnya.
Pertemuan tersebut, diakui Henky, juga membahas kemajuan program serta menyampaikan permohonan untuk tindak lanjut dukungan terutama untuk kampanye perlindungan anak dalam hal ini kekerasan seksual di ranah online.
Henky juga mengapresiasi penambahan anggaran ke Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Sulsel untuk melaksanakan kampanye menggunakan sarana publik yang ada di pemerintah.
“Misalnya, tadi Pak Sekda sampaikan bahwa di pos-pos pelayanan tempat pelayanan pemerintah seperti di Dispenda, ada ruang tunggu dan sebagainya disitu ada space di mana bisa memasang flyer, maupun menggunakan videotron untuk menyiarkan kampanye perlindungan anak,” jelasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, yakni, Chief Child Protection Unicef Milen Kidane, dan beberapa spesialis perlindungan anak dari kantor Jakarta. (*/4dv)
