OPINI—Dalam kehidupan normal sebuah keluarga, tuntutan kebutuhan untuk segera dipenuhi adalah hal yang memang harus didahulukan. Ketika tidak ada harta yang mampu memenuhi semua kebutuhan itu, jalan pendek yang ditempuh adalah ngutang.
Begitulah kiranya miniatur yang dapat digambarkan kondisi Negara Indonesia. Hanya saja jika dilihat dalam memenuhi kebutuhannya, banyak sda yang tidak dikelola dengan baik untuk memenuhi berbagai kebutuhan Negara.
Utang Membengkak
Posisi utang pemerintah hingga akhir Desember 2022 tercatat sebesar Rp7.733,99 triliun. Nilai itu naik Rp179,74 triliun dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp7.554,25 triliun. Jadi jika dikalkulasi utang naik ratusan triliun hanya dalam dalam jangka satu bulan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini pemerintah akan mampu membayar utang yang kini mencapai Rp7.733,99 triliun.
“Dalam tiga tahun terakhir keuangan negara bekerja keras, termasuk penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali (utang). Indonesia mampu membayar kembali (utang),” ujarnya.
Utang yang ditarik pemerintah digunakan untuk pembangunan Indonesia. Menurut Sri Mulyani, pembangunan harus tetap dilakukan dan tidak boleh ditunda. Sebab hal itu dinilai akan membuat negara jadi makmur dan bermartabat.
Meski begitu, pemerintah tetap harus berhati-hati. Beban bunga utang yang naik jadi “wake up call” untuk pemerintah. Wake up call merupakan istilah panggilan untuk membangunkan seseorang dari tidurnya.
Patokan kesehatan utang bukan hanya indikator rasio utang terhadap PDB, tapi beban bunga utang terhadap total belanja pemerintah yang terus naik.
“Tahun 2023, rasio bunga utang dengan total belanja pemerintah pusat mencapai 19,6 persen. Jadi hampir seperempat belanja itu habis untuk bayar kewajiban bunga utang,” ujarnya kepada (Kompas.com, Selasa 24/1/2023).
Utang pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kian menumpuk dikritik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kondisi itu dinilai bisa mengancam masa depan dan nasib para pekerja Indonesia.
