JENEPONTO—40 Anggota DPRD Jeneponto periode 2024-2029 resmi dilantik dan diambil sumpahnya, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jeneponto, Selasa (27/8/2024).
Pelantikan dan pengambilan sumpah 40 anggota DPRD dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Jeneponto, Endah Sri Andriyati.
Pelantikan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jeneponto dihadiri Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri, mewakili Pj Gubernur Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo, Sekda Jeneponto, Forkopimda, KPU dan Bawaslu Jeneponto, OPD, Sekretaris DPRD, Saripuddin dan jajarannya, serta tamu undangan dan simpatisan anggota DPRD yang dilantik.
Dalam kesempatan ini, Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri mengucapkan, selamat kepada 40 anggota DPRD Jeneponto periode 2024-2029 yang baru dilantik.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh anggota DPRD Jeneponto yang baru saja dilantik untuk periode masa jabatan 2024-2029,” ucapnya.
Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri menuturkan, bagi anggota DPRD Jeneponto yang baru dilantik setumpuk pekerjaan besar menanti.
“Ada pekerjaan rumah besar yang menanti anggota DPRD yaitu penyusunan perubahan APBD 2024. Kedua, penyusunan APBD pokok 2025,” ujarnya.
“Dan paling penting penyusunan rencana jangka panjang daerah untuk 20 tahun kedepan di mana RPJP menjadi instrumen dalam bagaimana Jeneponto ambil bagian dalam Indonesia emas 2025,” tuturnya.
Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri menegaskan, kepada anggota DPRD Jeneponto yang baru dilantik untuk langsung tancap gas pasca dilantik.
“Oleh karena itu, anggota DPRD Jeneponto yang baru dilantik “langsung tancap gas” dan secara paralel mempersiapkan seluruh alat-alat kelengkapan dewan,” tegasnya.
“Tadi juga di sambutan bapak Menteri, saya menyampaikan harapan-harapan terkait Pilkada untuk bagaimana untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif menjelang 27 Nopember yang akan datang,” katanya.
Kepada 40 anggota DPRD Jeneponto yang baru dilantik, Pj Bupati Jeneponto, Junaedi menitipkan harapan untuk Jeneponto kedepannya.
“Kolaborasi yang sudah kita bangun, kita jaga dan kita mantapkan untuk bagaimana kita bersama-sama bisa mengarahkan kebijakan pembangunan untuk betul-betul terarah sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Jeneponto,” terangnya.
Ia juga berharap, agar ke-40 anggota DPRD dapat menjalankan fungsinya yaitu legislasi, anggaran, pengawasan.
“Tiga fungsi utama DPRD yaitu fungsi legislasi, budgeting atau anggaran, dan fungsi pengawasan atau kontroling. Tiga fungsi ini menjadi hal yang strategis untuk bagaimana di daerah antara eksekutif dan legislatif memantapkan kolaborasi,” pungkasnya. (*/4dv)
