OPINI—Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan ke PT Vale baru-baru ini menjadi tanya bagi banyak orang.
Di tengah polemik perpanjangan izin pertambangan kontrak karya perusahaan yang telah 54 tahun menambang di Bumi Sawerigading tersebut, tetiba mendapat kunjungan dari Bapak Menteri. Apakah hanya sekadar menilai kinerja PT Vale? Rasanya publik menduga kuat “ada udang di balik batu”.
Perusahaan yang memiliki wilayah konsesi di tiga provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara kini menjadi isu urgen dikalangan pejabat lokal sampai senayan.
Anggota parlemen dan ketiga gubernur tiga provinsi tersebut sudah sepakat untuk tidak memberi izin perpanjangan kontrak PT Vale karena banyaknya catatan “hitam” selama setengah abad lebih menambang.
Dilansir dari laman makassar.tribunnews.com. Menurut Gubernur Sulsel, Andi Sudirman bahwa kontribusi PT Vale masih sangat minim (hanya sekitar 1,98 persen pendapatan ke Pemprov). Lebih lanjut, gubernur juga menyinggung terkait isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang kurang maksimal.
Senada dengan hal tersebut, Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin Jompa menilai bahwa Luwu Timur tetap saja menjadi kabupaten yang sangat tinggi kesenjangan sosialnya, angka kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinannya walau menjadi episentrum pengelolaan sumber daya alam (makassar.tribunnews.com, 24/9/2022).
Selain fakta di atas, banyak lagi keresahan masyarakat dan komunitas pemerhati lingkungan atas aktivitas penambangan yang dilakukan PT Vale. Padahal kontrak karya PT Vale akan segera diperbaharui walau berakhir di Desember 2025.
Namun, melihat beragam fakta di atas, tentu menjadi evaluasi tersendiri bagi ketiga Provinsi di Sulawesi tersebut. Terkhusus bagi Provinsi Sulsel dan Luwu Timur dimana lokasi penambangan berlangsung.
