SINJAI—Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Kabupaten Sinjai Non-Database BKN, menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Sinjai, Rabu, (15/1/2025).
Para honorer yang tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut mulai berkumpul DI Gerbang Gedung DPRD Sinjai sekitar pukul 10:00 WITA dan kemudian berjalan kaki menuju ruang aspirasi di Gedung DPRD Sinjai. Aksi ini dikawal ketat oleh Satpol PP setempat.
Kedatangan mereka diterima oleh tiga anggota DPRD Sinjai, yaitu Sutomo dari Fraksi Nasdem, Akmal dari Fraksi PKS, dan Saldi dari Fraksi PKB. Dalam pertemuan tersebut, para honorer menyampaikan beberapa tuntutan penting yang mereka harapkan mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Para tenaga honorer tersebut meminta agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MempanRB) Nomor 347 Tahun 2024, yang memberikan peluang bagi tenaga honorer yang tidak terdaftar di BKN untuk bisa ikut serta dalam proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Mereka juga menuntut agar Pemerintah Kabupaten Sinjai, melalui Pj Bupati, mengikutsertakan mereka dalam pendaftaran PPPK Tahap 2, yang akan berakhir pada 15 Januari 2025.
Selain itu, mereka mengungkapkan keresahan terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2023, yang berimplikasi pada ancaman pengangguran bagi mereka yang tidak terdaftar dalam sistem PPPK.
Sebanyak 821 tenaga honorer di Kabupaten Sinjai dilaporkan belum terdata di BKN, dan kini terancam kehilangan pekerjaan. Mereka berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi yang jelas terkait masa depan mereka, terutama dalam hal pengikutsertaan dalam proses rekrutmen PPPK.
Aksi ini berlangsung dengan damai, namun menegaskan pentingnya perhatian dan tindakan cepat dari pemerintah daerah untuk melindungi nasib para tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam sistem kepegawaian resmi. (Ag4ys)
