MAKASSAR—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Abdul Hafid, pada Rabu (26/3/2025) di Ruang Rapat Wali Kota. Diskusi ini menitikberatkan pada pentingnya data yang akurat dalam menunjang kebijakan pembangunan di Kota Makassar.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri menegaskan bahwa data adalah fondasi utama untuk menciptakan kebijakan yang efektif. “Kita tidak bisa merancang kebijakan hanya berdasarkan asumsi. Semua harus berbicara dengan data yang valid dan teruji,” tegasnya.
Munafri menyoroti pentingnya validasi data, terutama pada level daerah, agar kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran. Ia juga mengapresiasi peran BPS yang selama ini telah menyediakan statistik sektoral yang menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan pemerintah.
Sebagai bagian dari langkah nyata, Munafri menyampaikan rencana Pemkot Makassar untuk meluncurkan program Kelurahan dalam Angka. Program ini akan menghadirkan data detail hingga tingkat kelurahan, sehingga setiap wilayah memiliki informasi spesifik untuk mendukung perencanaan pembangunan lokal.
“Kami ingin setiap kelurahan memiliki data yang bisa menjadi panduan. Dengan data ini, kebijakan tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat lokal,” ungkap Munafri.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung pentingnya penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk mengevaluasi efisiensi investasi di Makassar. Menurutnya, indikator ini dapat membantu pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ke depan, Munafri berharap sistem pendataan di Makassar dapat terintegrasi hingga level individu melalui pendekatan by name, by address. “Dengan cara ini, kita bisa memastikan seluruh warga mendapatkan manfaat program pemerintah secara tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Makassar, Abdul Hafid, menyampaikan bahwa Makassar memiliki peran strategis dalam perekonomian Sulawesi Selatan, dengan kontribusi mencapai 34% dari total ekonomi provinsi. Oleh karena itu, data yang akurat menjadi kunci keberhasilan kebijakan di kota ini.
“Makassar adalah barometer ekonomi regional. Kebijakan yang diambil di sini tidak hanya berdampak pada kota, tetapi juga pada Sulawesi Selatan secara keseluruhan,” jelas Abdul Hafid.
Ia juga memaparkan berbagai program yang telah dijalankan, termasuk Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) yang bertujuan meningkatkan literasi statistik di masyarakat, serta evaluasi statistik sektoral yang melibatkan seluruh SKPD.
Abdul Hafid menambahkan, BPS saat ini tengah mempersiapkan dua agenda besar: Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada 2025 dan Sensus Ekonomi 2026. Kedua program ini bertujuan menyediakan data komprehensif mengenai kondisi demografi dan ekonomi Makassar.
Di akhir pertemuan, Munafri menegaskan bahwa kolaborasi antara Pemkot Makassar dan BPS harus terus diperkuat. “Dengan data yang akurat dan terintegrasi, kita bisa memastikan pembangunan berjalan efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Mari kita jadikan Makassar sebagai kota berbasis data yang menjadi contoh bagi daerah lain,” tutupnya.
Diskusi ini menjadi langkah awal yang penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan BPS dalam mewujudkan pembangunan yang lebih terarah, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (70n/Ag4ys/4dv)
