JAKARTA—Penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan akibat proses data cleansing nasional berdampak pada warga Jeneponto. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Jeneponto Paris Yasir menemui Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (10/2/2026), untuk mengusulkan penambahan kuota PBI BPJS bagi daerahnya.
Pertemuan berlangsung santai namun membahas langsung persoalan kepesertaan PBI BPJS yang mengalami penonaktifan cukup signifikan. Kondisi ini berdampak pada upaya Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam menjaga cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
“Secara khusus kami memohon tambahan kuota PBI BPJS bagi Kabupaten Jeneponto, seiring dengan rencana pemerintah pusat yang saat ini tengah mengusulkan penambahan kuota PBI BPJS secara nasional,” kata Paris Yasir di hadapan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Paris Yasir menyampaikan, tambahan kuota diperlukan agar kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat tetap terjaga, sejalan dengan target Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Jeneponto.
Selain persoalan BPJS Kesehatan, Paris Yasir juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jeneponto. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Butta Turatea.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik usulan tersebut. Namun, pembangunan Sekolah Rakyat akan ditindaklanjuti setelah seluruh persyaratan administrasi, khususnya sertifikat lahan, dinyatakan lengkap.
Menteri Sosial juga meminta Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI agar program perlindungan sosial dapat berjalan sesuai ketentuan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. (*)
